loading…
Selamat Ginting, Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS). Foto/Dok.SindoNews
Selamat Ginting
Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)
Penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dari Letnan Jenderal Yudi Abrimantyo ke Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Rabu (25/3/2026) di tengah tuduhan keterlibatan personel BAIS dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus, bukanlah peristiwa administrasi biasa.
Ini adalah sinyal kuat bahwa TNI sedang menghadapi ujian serius. Bukan cuma soal disiplin internal, tapi juga menyangkut legitimasi institusi di mata publik.
Kasus ini sensitif karena melibatkan intelijen militer. Sebuah domain institusi yang seharusnya bekerja secara diam, tertutup, dan punya resiko tinggi.
Ketika aktor dari wilayah “sunyi” ini malah muncul dalam kasus kekerasan yang terang-benderang di publik, maka yang dipertaruhkan bukan cuma individu, tapi kredibilitas sistem.
Konsolidasi di Level Tertinggi
Dari perspektif militer, langkah menyerahkan jabatan Kepala BAIS TNI langsung ke Panglima TNI mencerminkan pola klasik dalam manajemen krisis organisasi bersenjata, yaitu sentralisasi kontrol untuk stabilisasi yang cepat. Dalam struktur militer, terutama satuan strategis seperti BAIS TNI, setiap pelanggaran oleh personel tidak pernah dianggap berdiri sendiri.
Peristiwa ini akan dibaca sebagai potensi gangguan terhadap rantai komando, kohesi satuan, dan bahkan keamanan informasi. Makanya, respons yang diambil bukan cuma penindakan individu, tetapi juga langkah struktural.
Pengambilalihan langsung oleh Panglima TNI menunjukkan dua hal. Pertama, kasus ini dianggap cukup serius sehingga harus ditangani di level tertinggi.