Jakarta (ANTARA) – Ketegangan Timur Tengah yang meningkat, dipicu oleh serangan AS dan Israel ke Iran, terus memberikan tekanan pada harga energi global.
Per Selasa (24 Maret 2026), harga minyak bergejolak, diperdagangkan di atas AS$100 per barel untuk minyak mentah Brent, didorong oleh kekhawatiran yang tumbuh tentang potensi gangguan pasokan melalui Selat Hormuz – jalur utama untuk pengiriman minyak global.
Krisis ini mendorong banyak negara untuk mengambil langkah efisiensi energi, mendiversifikasi pasokan, dan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan.
Presiden Prabowo Subianto menganggap krisis ini sebagai ‘berkah terselubung’, yang – meski sulit dan menantang – memaksa Indonesia bergerak cepat untuk mencapai kemandirian pangan dan energi.
Krisis ini, nyatanya, menciptakan peluang bagi Indonesia untuk memajukan penggunaan sumber energi terbarukan yang bersumber dari potensi dalam negeri.
Transisi ke energi terbarukan adalah langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus mendukung mitigasi perubahan iklim.
Diversifikasi energi memungkinkan pemanfaatan berbagai sumber energi secara optimal, menciptakan sistem energi yang lebih tangguh. Pengembangan energi bersih adalah solusi yang dapat menjawab tantangan ini dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Indonesia sebenarnya memiliki potensi energi terbarukan yang sangat luas, termasuk surya, angin, air, panas bumi, dan biomassa.
Selain itu, limbah organik dari pertanian, perkebunan, dan kehutanan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi berkelanjutan jika dikelola dengan teknologi yang tepat.
Sayangnya, potensi-potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal, mengingat bauran energi terbarukan Indonesia saat ini berada di angka sekitar 15,75 persen.
Seiring pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan mencapai 17 hingga 21 persen pada 2026, Presiden Prabowo telah menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memimpin Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi Nasional.
Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan kebijakan energi hijau diimplementasikan dengan kecepatan dan ketepatan yang lebih besar.
Satgas ini fokus pada tujuan energi bersih, termasuk program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW), dengan penekanan utama pada percepatan pemasangan surya di sekolah-sekolah dan desa.
Sementara Indonesia duduk di atas ‘harta karun’ potensi surya yang diperkirakan mencapai 3.217 GW, pemanfaatan aktualnya masih rendah.
Karena itu, satgas memprioritaskan investasi dalam infrastruktur hijau untuk menjembatani kesenjangan antara potensi besar ini dan kebutuhan nasional.
Pemerintah juga mempercepat proyek surya skala besar di daerah terpencil sebagai bagian dari upaya memastikan akses yang adil ke energi bersih.
Prioritas lain termasuk konversi ke kendaraan listrik dan perluasan bioenergi, seperti biodiesel dan bioetanol, untuk mengurangi bocornya devisa akibat impor bahan bakar fosil.
Lebih lanjut, sektor panas bumi Indonesia, dengan kapasitas melebihi 2,6 gigawatt, tetap menjadi ‘zamrud hijau’ dari jaringan listrik berkelanjutan nasional.
Kebijakan Pencampuran Bahan Bakar
Melonjaknya harga minyak juga mendorong pemerintah Indonesia untuk mempercepat implementasi B50, campuran biodiesel yang terbuat dari 50 persen CPO dan 50 persen solar fosil.
Karena rencana untuk beralih ke B50 masih dalam kajian lebih lanjut, negara ini mempertahankan biodiesel B40 wajib, yang terdiri dari campuran 60 persen solar minyak bumi dan 40 persen biofuel berbasis minyak sawit.
Kebijakan pencampuran bahan bakar ini dianggap signifikan sebagai alternatif untuk menjaga pasokan energi nasional.
Namun, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, transisi ke B50 memerlukan penilaian komprehensif, khususnya tentang selisih harga antara minyak bakar, solar minyak bumi, dan minyak sawit di pasar domestik dan internasional.
Bermaksud untuk implementasi penuh B50 tahun ini, kajian teknis dan uji coba kendaraan terus berlanjut sementara pemerintah memantau ketat fluktuasi harga dan kesiapan industri dalam negeri dari hulu ke hilir.
Hartarto mengatakan pemerintah secara konsisten menghitung selisih harga antara biodiesel, solar minyak bumi, dan minyak sawit untuk memastikan kebijakan pencampuran bahan bakar tetap seimbang, menjaga pasokan energi, dan mendukung stabilitas ekonomi nasional.
Dia menambahkan bahwa program B50 akan sangat bergantung pada pasokan CPO yang stabil.
Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, menilai bahwa Indonesia memiliki pengalaman cukup untuk menerapkan mandatori biodiesel B50, mengacu pada ekosistem mandatori biodiesel B40 yang sudah mapan.
Dia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat pencampuran biodiesel tertinggi di dunia dan produsen biodiesel terbesar ketiga setelah Uni Eropa dan AS.
Indonesia, lanjutnya, telah menerapkan kebijakan biodiesel wajib sejak 2009 dengan tingkat pencampuran 1 persen biodiesel sawit dan 99 persen solar fosil (B1).
Selain itu, pemerintah terus mempercepat pengembangan kebijakan biodiesel B40 wajib, yang telah memberikan manfaat ekonomi signifikan, termasuk mengurangi impor bahan bakar dan membantu Indonesia menghemat devisa diperkirakan $9,3 miliar (Rp147,5 triliun) pada 2025.
Tungkot memastikan bahwa kapasitas industri biodiesel nasional sekitar 22,5 juta kiloliter cukup untuk mendukung implementasi B50 tahun ini.
Dia menambahkan bahwa ketersediaan bahan baku CPO juga cukup untuk memenuhi kebutuhan implementasi B50.
Dia merinci bahwa implementasi B50 membutuhkan sekitar 20 juta kiloliter biodiesel sawit (FAME), atau pasokan CPO sekitar 16-18 juta ton. Produksi CPO dan CPKO nasional pada 2025 akan mencapai sekitar 57 juta ton.
Namun, dia mengakui bahwa meningkatkan alokasi CPO untuk kebutuhan biodiesel domestik berpotensi mengurangi volume ekspor dalam jangka pendek.
Ini adalah konsekuensi kebijakan yang perlu dipertimbangkan pemerintah secara strategis, catatnya.
Selain B50, pemerintah juga berencana mewajibkan campuran bioetanol 20 persen dalam bensin (E20) pada 2028 untuk mengurangi impor bensin.
Untuk mendorong rencana ini, Kementerian ESDM Indonesia berencana meluncurkan produksi bioetanol pada 2027 di Merauke, Papua Selatan. Biofuel ini, berasal dari gula tumbuhan melalui fermentasi, adalah bagian dari strategi besar Indonesia untuk meningkatkan ketahanan energi sekaligus mendukung tujuan energi bersih global.
Program bioetanol ini berakar dari inisiatif food estate andalan pemerintah, yang bertujuan mengembangkan 500.000 hektar perkebunan tebu. Proyek ini terinspirasi dari kesuksesan Brasil mengubah tebu menjadi energi terbarukan.
Untuk meningkatkan daya saing bioetanol, Kementerian ESDM terus mendorong perizinan yang dipangkas untuk pembebasan cukai pada etanol tingkat bahan bakar. Saat ini, salah satu hambatan utama adalah tarif cukai tinggi sebesar Rp20.000 (US$1,20) per liter, yang diterapkan pada etanol domestik maupun impor.
Mempercepat pembebasan cukai sangat penting untuk menurunkan harga bioetanol dan membuatnya kompetitif dengan bahan bakar fosil.
Di antara berbagai langkah untuk merespons kenaikan harga minyak global, pemanfaatan energi terbarukan lebih dari sekadar solusi untuk mengantisipasi dampak potensi konflik global.
Transisi ke energi yang lebih bersih harus menjadi cara hidup kita untuk mencintai bumi dan peduli pada generasi mendatang.
Berita terkait: Pasokan bahan bakar Indonesia aman selama perjalanan Idul Fitri: BPH Migas
Berita terkait: BPH Migas jamin pasokan bahan bakar untuk puncak arus balik Lebaran
Berita terkait: Kemenhan dan TNI bergerak kurangi konsumsi bahan bakar
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2026