Indonesia Hadapi Krisis Panas Mendesak, MPR Serukan Aksi Iklim

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno menekankan pentingnya kebijakan dan tindakan yang responsif untuk menghadapi kondisi panas ekstrem yang belakangan melanda negeri.

Menurut dia, situasi iklim saat ini sudah memasuki fase yang mengkhawatirkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan suhu udara tertinggi di Indonesia terjadi pada 18 Maret.

“Saya sudah mendesak agar diambil langkah-langkah darurat untuk menangani masalah iklim yang menyebabkan kenaikan suhu global akibat emisi karbon, polusi yang meningkat, dan penggundulan hutan yang cepat,” ujarnya dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin.

Dia mengungkapkan, BMKG mencatat suhu ekstrem dengan Jakarta di puncak daftar, mencapai 35,6 derajat Celcius, disusul Ciputat 35,5 derajat Celcius dan Tangerang 35,4 derajat Celcius.

Soeparno menyatakan, ia lebih suka menyebut situasi saat ini bukan sebagai perubahan iklim, melainkan krisis iklim.

Dia mencatat, kenaikan suhu yang tak biasa, polusi udara yang makin parah, serta upaya reboisasi yang tertinggal dari laju deforestasi adalah sebagian tantangan lingkungan utama Indonesia.

Dia menekankan pentingnya komitmen politik yang kuat, bersama pelaksanaan program mitigasi, adaptasi, dan edukasi publik untuk memastikan partisipasi luas dalam penanganan isu iklim.

Dia menambahkan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan dukungan dalam berbagai forum di dalam dan luar negeri.

“Semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, harus bekerja sama mempercepat aksi iklim, karena krisis iklim berdampak pada semua orang tanpa memandang latar belakang,” kata dia.

Indonesia juga telah memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Perubahan Iklim ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

“Saya harap RUU itu dapat segera dibahas dan disahkan, karena mengatasi krisis iklim memerlukan dukungan hukum yang kuat,” tambah Soeparno.

MEMBACA  Tubuh wanita mendesak pemerintah untuk mempertahankan basis data femisida

Berita terkait: Desa perlu memperkuat kesiapsiagaan bencana di tengah risiko iklim

Berita terkait: Prabowo revisi desain Ibu Kota Nusantara untuk atasi panas, kebakaran hutan

Berita terkait: Jakarta bangun 267 micro park untuk wujudkan kota global lebih hijau

Penerjemah: Agatha, Kenzu
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2026

Tinggalkan komentar