Dalih menjaga sekularisme, undang-undang ini justru mengizinkan pengucilan orang berdasarkan identitas keagamaan mereka.
Oleh Stephen Brown dan Howard Sapers
Diterbitkan Pada 22 Mar 202622 Mar 2026
DengarkanDengarkan (4 menit)
Klik di sini untuk membagikan di media sosial
share2
googleTambahkan Al Jazeera di Googleinfo
Pada hari Senin, Mahkamah Agung Kanada akan memulai sidang selama empat hari untuk salah satu perkara konstitusional paling penting dalam sejarah mutakhir negara itu. Yang diperdebatkan adalah undang-undang Quebec yang disebut “hukum sekularisme”, dikenal sebagai UU 21—sebuah regulasi yang disahkan pada 2019 yang melarang pekerja sektor publik tertentu mengenakan simbol keagamaan yang terlihat selama bekerja.
Aturan ini melarang banyak pegawai sektor publik, termasuk guru, jaksa, petugas kepolisian, dan hakim, untuk memakai simbol agama seperti hijab, turban, kippah, dan ekspresi keyakinan lain yang kasat mata saat bertugas.
Banyak hal yang dipertaruhkan dalam perkara ini, yang memunculkan pertanyaan mendasar tentang kebebasan beragama, kesetaraan, dan batas kekuasaan negara dalam sebuah demokrasi konstitusional. Selain itu, isu penting lain adalah bahwa untuk meloloskan rancangan undang-undang ini, pemerintah Quebec menggunakan “klausa notwithstanding”, sebuah ketentuan unik dalam hukum Kanada yang memungkinkannya mengesampingkan hak dan kebebasan dasar. Tidak ada demokrasi konstitusional lain di dunia yang memiliki pengesampingan menyeluruh terhadap hak dan kebebasan fundamental serupa.
Pemerintah Quebec mengklaim bahwa undang-undang ini diperlukan untuk menjaga netralitas religius negara. Namun UU 21 justru berbuat sebaliknya: dengan memaksa sebagian individu memilih antara profesi dan identitas keagamaan mereka, pemerintah Quebec tidak bersikap netral—mereka secara efektif mengucilkan penganut agama tertentu dari lapangan pekerjaan sektor publik.
Penggunaan mekanisme konstitusional yang luar biasa dan jarang dipakai ini telah menyoroti UU 21 melampaui batas-batas Quebec dan perdebatan tentang sekularisme serta kebebasan beragama. Hal ini menjadi ujian sejauh mana sebuah pemerintahan demokratis dapat membatasi hak dan kebebasan fundamental.
Bukti-bukti di pengadilan menunjukkan bahwa UU 21 memengaruhi penganut berbagai agama, termasuk pria Yahudi yang mengenakan kippah serta pria dan wanita Sikh yang memakai turban; namun dampaknya paling berat dirasakan oleh wanita Muslim yang berhijab. Bagi banyak wanita Muslim yang mengenakan kerudung, karier mengajar dan pelayanan publik lainnya secara efektif telah tertutup.
Pesan eksklusi yang disampaikan undang-undang ini kepada kaum muda amat mengkhawatirkan. Generasi-generasi muda di Quebec disampaikan bahwa partisipasi penuh mereka dalam kehidupan publik mensyaratkan pengabaian aspek identitas mereka yang terlihat.
Inilah alasan mengapa Dewan Nasional Muslim Kanada dan Asosiasi Kebebasan Sipil Kanada mengajukan tantangan konstitusional terhadap UU 21. Mahkamah Agung Kanada harus mempertimbangkan implikasi, dan kemungkinan pembatasan, dari mengizinkan pemerintah menghindari perlindungan hak melalui penggunaan kekuasaan pengesampingan konstitusional secara preventif. Keputusan pengadilan akan membantu menentukan apakah hak-hak konstitusional di Kanada tetap menjadi pembatas yang berarti bagi kekuasaan pemerintah, atau apakah hak-hak itu dapat ditangguhkan kapan pun secara politis menguntungkan.
Pertanyaan-pertanyaan ini menjangkau jauh melampaui Kanada. Di seluruh Eropa dan tempat lain, perdebatan tentang sekularisme semakin berpusat pada pembatasan yang menyasar ekspresi keagamaan, yang sering kali berdampak khusus pada wanita Muslim.
Kanada sering membanggakan diri sebagai model demokrasi multikultural yang mengakomodasi keberagaman. UU 21 menggugat reputasi itu dengan menguji apakah netralitas dapat beriringan dengan kebijakan yang secara efektif mengucilkan penganut agama yang terlihat dari pelayanan publik.
Sekularisme sejati tidak menuntut penghapusan identitas keagamaan. Negara yang netral tidak mensyaratkan warganya menanggalkan ekspresi keyakinan yang kasat mata untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan publik.
Mahkamah Agung Kanada kini memiliki kesempatan untuk menegaskan kembali prinsip-prinsip ini dan memperjelas bahwa hak-hak konstitusional tidak dapat dengan mudah disingkirkan. Pada saat negara-negara di seluruh dunia bergulat dengan pertanyaan tentang keberadaan, pluralisme, dan hak-hak minoritas, putusan pengadilan Kanada akan memberikan sinyal penting tentang apakah demokrasi liberal bersedia menegakkan komitmen mereka terhadap kebebasan dan kesetaraan.
Kami berpendapat ini bukanlah gagasan abstrak, melainkan sebuah keharusan untuk menunjukkan bahwa komitmen terhadap kebebasan dan kesetaraan lebih dari sekadar kata-kata.
Pandangan yang diutarakan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak necessarily mencerminkan sikap editorial Al Jazeera.