Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya membangun koalisi angkatan laut yang bersedia membuka Selat Hormuz, beberapa negara justru bernegosiasi secara langsung dengan Iran untuk mendapatkan jalur aman. Analis menyoroti realitas de facto baru: Terlepas dari hasil militer, Tehranlah yang kini menentukan siapa yang boleh menggunakan jalur air energi terpenting di dunia ini.
Setelah serangan AS-Israel pada 28 Februari yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, pimpinan militer Iran merespons dengan memanfaatkan bentuk pengaruh paling kuat mereka—geografi Iran. Negara ini menguasai pesisir utara Selat Hormuz, tempat 20 persen pasokan minyak mentah dan gas alam global melintas. Lebarnya hanya 33 km di titik tersempit, sehingga setiap kekuatan laut yang ingin melintas menjadi sasaran empuk serangan Iran dari daratan.
Rekomendasi Cerita
(daftar cerita)
Mengingat rendahnya selera risiko perusahaan asuransi, hanya diperlukan serangan yang relatif sedikit terhadap kapal di selat itu—atau sekadar ancamannya—untuk menggoyang kepercayaan pasar dan melambungkan premi asuransi, menyebabkan hampir terhentinya lalu lintas maritim. Sekitar 20 kapal telah diserang sejak perang dimulai.
“Iran telah secara efektif membuktikan bahwa mereka yang menetukan syarat lintasan di selat itu. Mereka kini menunjukkan diri sebagai penjaga gerbang titik tersempit yang vital ini. Ini akan mengangkat status Iran dalam geografi Teluk,” ujar Andreas Krieg, profesor madya Studi Keamanan di King’s College London dan rekan di King’s Institute of Middle Eastern Studies. Ia menambahkan, ini akan menjadi realitas baru untuk masa mendatang yang dapat diprediksi.
Sementara itu, harga minyak mentah telah melampaui $100 per barel, lebih dari 20 persen lebih tinggi daripada harga sebelum perang, memaksa negara-negara melakukan pelepasan cadangan darurat terbesar dalam sejarah. Harga gas telah naik lebih dari 40 persen sejak perang dimulai.
Trump awalnya mengemukakan gagasan untuk memerintahkan Angkatan Laut AS mengawal kapal melalui jalur air tersebut. Ia kemudian meminta sejumlah negara mengirim kapal perang dan memperingatkan anggota NATO bahwa mereka akan menghadapi masa depan “yang sangat buruk” jika gagal membantu membuka selat itu. Namun, ajakan itu ditolak atau hanya mendapat tanggapan yang tidak jelas. Jepang menyatakan tidak berencana mengerahkan kapal perang. Australia menampik mengirim kapal. Britania Raya menyatakan tidak akan terseret dalam peperangan yang lebih luas. Jerman memberikan pesan jelas: “Ini bukan perang kami.”
Negara lain memilih bertindak—tetapi bukan seperti yang diminta Trump. Pada Sabtu, dua tanker gas berbendera India melintasi selat itu setelah berhari-hari perundingan antara New Delhi dan Tehran, termasuk panggilan telepon antara Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Kapal-kapal dari Pakistan, Turkiye, dan China juga telah melintasi Selat Hormuz. Financial Times melaporkan bahwa Italia dan Prancis juga telah mendekati Iran untuk membuat kesepakatan, meski pihak berwenang Italia membantah melakukan pendekatan semacam itu.
Sementara itu, Windward, sebuah kelompok pelacak intelijen maritim, menyatakan bahwa meski lalu lintas di selat pada Selasa tetap 97 persen di bawah rata-rata, semakin banyak kapal yang melintasi perairan teritorial Iran, mengindikasikan bahwa Tehran mengizinkan “transit berbasis izin”.
‘Kami yang Menentukan’
Ada preseden bagi pasukan naval AS untuk mengawal konvoi melalui selat tersebut, berasal dari masa Perang Iran-Irak pada 1980-an. Namun, skenario saat ini berbeda, menurut para ahli. Saat itu, AS, meski mendukung pemimpin Irak Saddam Hussein, bukanlah pihak langsung dalam konflik. Iran masih berada dalam proses pascarevolusi untuk mengkonsolidasi kekuasaan, dan Korps Pengawal Revolusi Islamnya belum terorganisir seperti sekarang.
Kini, Iran memiliki drone yang pabrik-pabriknya mampu produksi dalam skala besar dan telah menggunakannya. Pasukan Iran juga dapat menggunakan kapal-kapal kecil untuk menyerang tanker, menyebar ranjau, dan menerapkan taktik gerilya lainnya. Meski ada laporan yang bertentangan mengenai apakah Iran telah menempatkan ranjau di selat itu, para ahli menyatakan hal itu akan menjadi langkah kontraproduktif bagi Tehran karena akan mengganggu lintasan semua kapal—termasuk kapal Iran—dan menghilangkan kekuasaan Tehran untuk memilih siapa yang boleh melintas.
Pejabat Iran menyadari keunggulan geografis mereka. “Ini wewenang militer kami untuk memutuskan,” kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Minggu, merujuk pada siapa yang akan diizinkan menggunakan selat itu.
Figur-figur pro-pemerintah semakin membingkai Selat Hormuz sebagai alat tawar strategis di luar perang itu sendiri, menyiratkan jalur air itu dapat digunakan untuk mendapatkan kompensasi, keringanan sanksi, atau konsesi ekonomi yang lebih luas setelah perang, komentar Hamidreza Azizi, ahli Iran dan peneliti tamu di German Institute for International and Security Affairs, di X.
Serangan-serangan terkini tampak mengindikasikan Iran ingin meningkatkan tekanan pada pasar energi.
Pada Selasa, sebuah serangan drone menyebabkan kebakaran di pelabuhan Fujairah, satu-satunya terminal ekspor minyak mentah Uni Emirat Arab. Lokasinya di luar pintu masuk timur Selat Hormuz, memungkinkan ekspornya untuk menghindari selat tersebut. Kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman juga dapat menekan harga minyak lebih lanjut dengan mengganggu Selat Bab el-Mandeb. Hal itu akan memaksa AS beroperasi di banyak teater maritim. Sejauh ini, Houthi belum melancarkan serangan semacam itu, tetapi bulan ini mereka menyatakan siap menyerang kapan saja.
Namun, AS tetap fokus memberikan tekanan maksimum pada Tehran dan memaksanya membuka Selat Hormuz. Komando Pusat AS (CENTCOM), komando tempur militer AS yang bertanggung jawab atas operasi di Timur Tengah, melaporkan awal Rabu bahwa pasukannya telah menggunakan amunisi penghancur bunker seberat 2.270 kg terhadap situs-situs rudal antikapal di sepanjang pesisir Iran dekat Selat Hormuz.
Trump juga telah memerintahkan kapal amfibi yang membawa ribuan Marinir AS untuk berpindah ke Timur Tengah, dan beberapa ahli meyakini AS mungkin mencoba merebut Pulau Kharg, sepetak daratan kecil di Teluk utara tempat 90 persen minyak mentah Iran diekspor. AS telah membom apa yang mereka sebut sebagai situs militer di pulau tersebut.
Akan tetapi, operasi semacam itu mungkin sedikit berpengaruh untuk memaksa Iran membuka Selat Hormuz, kata Krieg. Pulau itu berjarak 500 km dari selat, dan jika AS menguasainya, hal itu akan mengekspos Marinir AS pada tembakan Iran. Jika Iran melihat terminal utamanya direbut, mereka juga dapat memilih untuk langsung meranjau selat tersebut, karena alasan untuk mengizinkan beberapa kapal melintas menjadi semakin sedikit.
“Persoalan Selat Hormuz sesungguhnya bukan persoalan militer. … Ini adalah persoalan pasar, dan kepercayaan tidak dapat dipulihkan oleh militer. Kepercayaan hanya dapat dipulihkan melalui diplomasi,” pungkas Krieg.