Rabu, 18 Maret 2026 – 16:10 WIB
Jakarta, VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama untuk mengatasi backlog perumahan nasional (kesenjangan antara kebutuhan rumah dengan ketersediaan hunian layak) yang masih sangat besar. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri acara Sosialisasi Rancangan Keputusan Menteri PKP tentang Rumah Susun di Aula Kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa 17 Maret 2026.
Menurut Tito, penyelesaian masalah perumahan tidak bisa dilaksanakan oleh satu kementerian saja, tetapi harus melibatkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Saya mengagumi Bang Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait) karena memang, persis seperti yang dia sampaikan, tanpa dukungan semua pihak pasti tidak akan berhasil. Kalau Kementerian PKP kerja sendirian saja, melihat data backlog dari Bu Wini (Kepala BPS), tidak akan mungkin bisa diselesaikan sendiri,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa keterlibatan seluruh ekosistem menjadi penentu penting untuk mempercepat penyelesaian masalah perumahan yang rumit dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah di sektor perumahan sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan keadilan sebagai prinsip utama pembangunan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Beliau menginginkan adanya keadilan. Perumahan itu hal yang mendasar. Kita selalu dengar sandang, pangan, papan. Shelter,” katanya.
Menurutnya, pemenuhan hunian layak adalah bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, ia mengakui tantangan yang dihadapi tidak mudah, baik dari sisi jumlah kebutuhan maupun kerumitan masalah di lapangan.
“Dan saya sudah sampaikan ke beliau, Bang, tugas ini tidak main-main. Indonesia negara terbesar keempat di dunia. Permasalahannya sangat beragam. Seperti yang disampaikan tadi, salah satu masalah kita adalah perizinan,” jelasnya.
Terkait tingginya angka backlog, kendala perizinan masih menjadi hambatan utama yang perlu diatasi untuk mempercepat pembangunan perumahan. Dalam hal ini, Mendagri menilai kepemimpinan yang mampu membangun kolaborasi sangat krusial untuk mendorong penyelesaian masalah.
Halaman Selanjutnya
Sebagai dukungan nyata, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mempermudah proses pembangunan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).