Tuduhan Dicabut terhadap Lima Prajurit yang Didakwa Melecehkan Tahanan Palestina
Israel mencabut seluruh dakwaan terhadap lima prajurit yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang tahanan Palestina di sebuah fasilitas militer.
Dengar artikel ini | 4 menit
Israel telah mencabut semua tuduhan terhadap lima prajurit yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang tahanan Palestina di fasilitas penahanan militer, menutup kasus yang menjadi salah satu yang paling memecah belah dalam sejarah terkini negara itu.
Militer mengumumkan keputusan ini pekan lalu, lebih dari setahun setelah rekaman penyerangan di Sde Teiman—fasilitas di gurun yang menahan warga Palestina yang ditangkap selama perang genosida Israel terhadap Palestina di Gaza—disiarkan oleh televisi Israel, memicu kemarahan internasional.
Rekomendasi Cerita
Insiden yang terjadi pada 5 Juli 2024 itu mengakibatkan sang tahanan harus dirawat di rumah sakit. Seorang dokter di fasilitas tersebut, Profesor Yoel Donchin, mengatakan kepada surat kabar Israel Haaretz bahwa ia begitu terkejut dengan kondisi pria itu sehingga awalnya menduga itu adalah perbuatan kelompok bersenjata saingan.
Surat dakwaan militer sendiri menggambarkan prajurit-prajurit menikam tahanan dengan benda tajam dekat rektumnya, menyebabkan tulang rusuk retak, paru-paru bocor, dan robekan internal.
Departemen Luar Negeri AS kala itu menyebut tuduhan-tuduhan tersebut “mengerikan” dan menuntut penyelidikan yang cepat dan menyeluruh. “Seharusnya tidak ada toleransi sama sekali terhadap pelecehan seksual, pemerkosaan, terhadap tahanan mana pun, titik,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri saat itu, Matthew Miller.
Mayor Jenderal Yifat Tomer-Yerushalmi, penasihat hukum tertinggi militer yang mengajukan dakwaan dan mengizinkan rekaman tersebut bocor ke Channel 12, mengundurkan diri tahun lalu dan kemudian ditangkap dengan tuduhan penipuan, penyalahgunaan wewenang, dan perintangan proses peradilan.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, sementara itu, menyebut kebocoran video tersebut—bukan insidennya sendiri—sebagai mungkin “serangan hubungan masyarakat” terburuk yang pernah dihadapi Israel.
Aida Touma-Suleiman, anggota parlemen Israel dari faksi kiri Hadash-Ta’al, sebelumnya menyatakan kepada Al Jazeera, “Mereka [pemerintah] ingin menutupi pemerkosaan itu.”
“Itu sebabnya mereka berurusan dengan jaksa dan bukan dengan kejahatan itu sendiri,” kata Touma-Suleiman, seraya menambahkan, “Begitulah cara kerja lembaga peradilan. Inilah yang disebut mekanisme checks and balances Anda. Lihatlah, mereka adalah para penjahat.”
Penangkapan awal para prajurit pada 2024 telah memicu kemarahan dari anggota pemerintah sayap kanan jauh Israel, beberapa di antaranya bahkan menyerbu fasilitas Sde Teiman sebagai protes.
Pencabutan dakwaan ini kemungkinan akan meningkatkan sorotan terhadap rekam jejak akuntabilitas Israel, di tengah keraguan yang kian tumbuh atas independensi sistem hukumnya.
Kelompok hak asasi Israel, B’Tselem, menggambarkan sistem penahanan negara itu sebagai “jaringan kamp penyiksaan“.
Menurut Komite Publik Anti Penyiksaan di Israel, sebuah organisasi HAM, meskipun ada ratusan kasus dugaan penyiksaan yang dilaporkan sejak Oktober 2023, pihak berwenang Israel hanya mengajukan dakwaan dalam dua insiden, tanpa satupun personel dinas penjara yang didakwa.
Sebuah laporan oleh kelompok HAM Israel Yesh Din menemukan bahwa 93,6 persen penyelidikan atas kejahatan bermotif ideologi oleh warga Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki sejak 2005 berakhir tanpa dakwaan, sebuah catatan yang digambarkannya bukan sebagai kelalaian, melainkan sebagai kebijakan yang disengaja.
Laporan luas dari Kantor HAM PBB yang diterbitkan pada Januari menemukan bahwa dari lebih dari 1.500 warga Palestina yang tewas antara 2017 dan September 2025, pihak berwenang Israel membuka 112 penyelidikan dan hanya memperoleh satu pemidanaan.
Israel bersikeras bahwa pasukannya bertindak dalam kerangka hukum militer Israel dan hukum internasional, serta menyelidiki setiap dugaan pelanggaran secara tuntas.