Status Siaga 1 TNI: Bentuk Kesiapsiagaan Keamanan Menurut DPR

Jakarta (ANTARA) – Seorang anggota parlemen senior Indonesia menyatakan bahwa keputusan militer untuk menaikkan status siaga ke “Siaga 1” mencerminkan komitmen kuat untuk menjaga keamanan nasional di tengah ketegangan global yang meningkat, khususnya di Timur Tengah.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, mengatakan langkah ini menunjukkan kesiapan militer Indonesia dalam merespon dinamika internasional yang berkembang dan memastikan stabilitas di dalam negeri.

“Komisi I DPR memandang kebijakan ini sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat ketahanan nasional,” ujar Laksono dalam pernyataannya pada Minggu.

Dia menyebutkan bahwa kewaspadaan yang tinggi diperlukan mengingat situasi global saat ini, termasuk eskalasi ketegangan di Timur Tengah, yang dapat berdampak luas pada keamanan regional dan global.

Menurut Laksono, keputusan militer ini juga meyakinkan publik bahwa pemerintah dan institusi pertahanan secara aktif menjalankan tanggung jawab untuk melindungi negara.

Dia menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara TNI, Kementerian Pertahanan, dan Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan komunikasi.

Kerjasama seperti itu, katanya, membantu memastikan setiap kebijakan dan keputusan operasional tetap selaras dengan kepentingan nasional sambil menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.

Laksono menambahkan bahwa koordinasi yang kuat antar lembaga negara sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik di masa ketidakpastian global.

Dia juga memuji peningkatan kesiapan militer sebagai tanda bahwa Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas internal sambil merespon perkembangan global dengan hati-hati.

Dengan koordinasi dan kesiapsiagaan yang efektif, negara akan tetap aman dan mampu menghadapi tantangan potensial.

“Kami yakin Indonesia dapat menghadapi dinamika global dengan kepala tegak, menjaga stabilitas nasional, dan memperkuat kepercayaan publik pada lembaga negara,” kata Laksono.

Sebelumnya, beredar informasi publik mengenai telegram Panglima TNI bernomor TR/283/2026.

MEMBACA  Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran administratif oleh PPLN Islamabad

Dokumen tersebut menginstruksikan seluruh satuan TNI untuk menerapkan status “Siaga 1” guna mengantisipasi potensi eskalasi konflik di Timur Tengah.

Telegram itu dikabarkan memuat tujuh arahan operasional bagi satuan militer.

Salah satu instruksi meminta pimpinan komando operasional untuk meningkatkan kesiapan personel dan memastikan peralatan pertahanan siap sedia sambil melakukan patroli di fasilitas strategis dan ekonomi.

Ini termasuk bandara, pelabuhan laut dan sungai, stasiun kereta api, terminal bus, serta kantor-kantor PLN.

Penerjemah: Bagus, Kenzu
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2026