Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Jumat menampik klaim bahwa program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah menyebabkan pemotongan anggaran pendidikan.
Dia mengatakan bahwa tuduhan bahwa program MBG mengurangi pendanaan pendidikan, sehingga membuat sekolah dan guru terbengkalai, adalah tidak berdasar.
“Ada yang menyatakan program MBG mengurangi program dan anggaran pendidikan, akibatnya sekolah dan guru terbengkalai. Saya ingin meluruskan bahwa klaim ini salah,” ujarnya.
Teddy mencatat bahwa anggaran pendidikan 2026 — yang mencapai 20 persen dari APBN, atau Rp769 triliun — telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR tahun lalu, termasuk alokasi rincinya.
Dia menekankan bahwa tidak terjadi pengalihan dana pendidikan sepihak untuk membiayai program MBG.
Semua inisiatif pendidikan utama dari periode sebelumnya tetap berjalan, tambahnya. Program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) berlanjut, bersamaan dengan inisiatif baru termasuk program sekolah berasrama gratis Sekolah Rakyat, yang menargetkan anak putus sekolah.
Menanggapi kekhawatiran tentang fasilitas sekolah yang menurun, Teddy menjelaskan bahwa SMA berada di bawah pemerintah provinsi, sementara SD dan SMP dikelola oleh pemerintah kabupaten dan kota.
Dia mengatakan pemerintah merenovasi 16.000 sekolah pada tahun 2025 dengan anggaran sekitar Rp17 triliun. Pemerintah juga memperluas infrastruktur pembelajaran digital, telah membagikan 280.000 unit smartboard, dengan rencana untuk menambah jumlahnya tahun ini.
Teddy menekankan bahwa program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, sehingga memperkuat ekosistem pendidikan secara keseluruhan.
“Ini adalah fondasi awal untuk peningkatan pendidikan,” katanya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa program MBG didanai dengan mengalokasikan kembali sumber daya yang dihemat melalui langkah efisiensi anggaran yang ketat, bukan dengan memotong anggaran prioritas yang ada.
Dana yang dialokasikan kembali ini memungkinkan pemerintah memberikan makanan gratis kepada lebih dari 60 juta penerima manfaat, termasuk pelajar, ibu hamil dan menyusui, serta lansia, tambahnya.