Paragraf Pembuka:
Komisi khusus Majelis Nasional Venezuela melaporkan bahwa lebih dari 3.200 individu telah memperoleh pembebasan penuh dari penjara sejak undang-undang amnesti negara itu berlaku pekan lalu.
Angka yang diumumkan pada Selasa tersebut mencakup mantan narapidana dan individu yang sebelumnya ditahan dalam tahanan rumah atau dikenai tindakan peradilan restriktif lainnya.
Perkembangan Terkini:
Anggota parlemen Jorge Arreaza, ketua komisi yang mengawasi implementasi amnesti, menyatakan dalam konferensi pers bahwa pihak berwenang telah menerima total 4.203 permohonan amnesti sejak undang-undang disahkan pada 20 Februari.
Arreaza menjelaskan bahwa setelah mengevaluasi permintaan tersebut, 3.052 orang yang sebelumnya berada dalam tahanan rumah atau tindakan restriktif lain diberikan kebebasan penuh. Selain itu, 179 individu yang berada di penjara juga telah dibebaskan.
Latar Belakang Kebijakan:
Pekan lalu, Penjabat Presiden Venezuela Delcy Rodriguez menandatangani undang-undang amnesti menjadi hukum setelah disetujui secara aklamasi oleh Majelis Nasional. Pihak berwenang menyatakan hukum ini dimaksudkan untuk meredakan ketegangan politik, mendorong rekonsiliasi, dan mempercepat pembebasan tahanan politik.
Saat penandatanganan, Rodriguez menyatakan bahwa undang-undang ini menunjukkan para pemimpin politik negara "melepaskan sedikit intoleransi dan membuka jalur baru bagi politik di Venezuela."
Kritik dan Pengecualian:
Tokoh-tokoh oposisi mengkritik amnesti ini, yang tampaknya memuat pengecualian untuk beberapa pelanggaran yang sebelumnya digunakan oleh pemerintah untuk menargetkan lawan politik mantan Presiden Nicolas Maduro.
Para pengkritik menyatakan hukum ini secara eksplisit tidak berlaku bagi mereka yang dituntut karena "mempromosikan" atau "memfasilitasi… tindakan bersenjata atau kekerasan" oleh aktor asing terhadap kedaulatan Venezuela.
Undang-undang ini juga mengecualikan amnesti bagi anggota pasukan keamanan yang dihukum atas tuduhan terkait terorisme.
Konteks yang Lebih Luas:
Ratusan tahanan sebelumnya telah diberikan pembebasan bersyarat oleh pemerintah Rodriguez sejak serangan mematikan AS yang menyebabkan penculikan Maduro bulan lalu.
Para pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyambut amnesti ini dengan "kehati-hatian," menekankan bahwa aturan ini harus berlaku bagi semua korban penuntutan tidak sah dan tertanam dalam proses keadilan transisional yang komprehensif serta sesuai standar internasional.
Ratusan, bahkan mungkin ribuan, warga Venezuela telah dipenjara dalam beberapa tahun terakhir terkait rencana – nyata atau dugaan – untuk menggulingkan pemerintahan Maduro, yang diterbangkan ke New York setelah penculikannya oleh militer AS.
Data dari Kelompok Masyarakat Sipil:
Kelompok hak narapidana Foro Penal yang berbasis di Venezuela menyatakan pada Selasa bahwa mereka hanya dapat memverifikasi 91 "pembebasan politik" sejak undang-undang amnesti berlaku pada 20 Februari.
Organisasi itu menambahkan bahwa mereka telah meminta peninjauan ulang untuk 232 kasus yang saat ini dikecualikan dari amnesti, dan bahwa hampir 600 orang masih tetap dalam tahanan.