Selasa, 24 Februari 2026 – 05:40 WIB
Jakarta, VIVA – Kontroversi dari pernyataan Dwi Sasetyaningtyas atau Tyas berlanjut panjang. Pemerintah ambil sikap tegas setelah video tentang ucapan dia soal status kewarganegaraan menjadi viral dan dapat reaksi keras dari publik.
Dalam tayangan itu, Tyas terdengar bilang, "cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan." Kalimat ini bikin polemik karena dia diketahui adalah alumni penerima beasiswa negara dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Scroll untuk baca lebih lanjut, yuk!
Sikap pemerintah disampaiin dalam konferensi pers APBN KiTa hari Senin, 23 Februari 2026. Dalam forum itu ditegaskan kalo Tyas resmi masuk daftar hitam di semua instansi pemerintahan Indonesia. Sanksi ini berlaku sebagai akibat dari pernyataannya yang dianggap nggak mencerminkan semangat kebangsaan.
Diminta Kembalikan Dana dan Bunga
Nggak cuma sanksi administratif, pemerintah juga minta pertanggungjawaban keuangan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, ngungkapin kalau pihak LPDP udah berbicara langsung dengan suami Tyas, Arya Iwantoro, yang sekarang lagi kuliah S3 di Inggris.
"Tadi Pak Dirut, nah bosnya LPDP ini, udah bicara tadi dengan suaminya, dan dia kayaknya udah setuju untuk bayar, mengembalikan uang yang dipakai dari LPDP, ditambah bunganya lho!" kata Purbaya dalam pernyataannya, dikutip Selasa 24 Februari 2026.
Menurut Purbaya, pengembaliannya nggak cuma pokok dana beasiswanya, tapi juga bunga sebagai bentuk perlakuan yang adil ke keuangan negara.
"Jadi bukan uang yang dipakai aja. Kan kalo saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan? Dengan perlakuan yang fair," tambahnya.
Dia nenegaskan, dana LPDP itu investasi negara untuk bikin sumber daya manusia yang bagus. Makanya, penerima beasiswa diharapkan bisa kasih kontribusi positif buat bangsa.
Akses ke Instansi Pemerintah Ditutup
Sanksi paling berat berupa pemblokiran akses di seluruh lingkungan pemerintahan. Artinya, pasangan tersebut nggak akan bisa kerja ataupun bikin kerja sama dengan institusi pemerintah lagi nanti.
"Nanti saya akan blacklist dia. Di semua pemerintahan enggak akan bisa masuk," tegas Purbaya.
Pemerintah nyatain kekecewaannya atas sikap yang dianggap nggak nasionalis dari seorang penerima fasilitas negara. Dana LPDP sendiri asalnya dari pajak masyarakat dan sebagian dari utang negara yang dipakai untuk pembangunan SDM.
Halaman Selanjutnya
"Saya harap ke depannya teman-teman yang dapet pinjaman LPDP, ya kalo nggak suka ya nggak suka, tapi jangan menghina-hina negaralah," ucap Purbaya.