Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendukung inisiatif ekspor Beras Haji Nusantara dengan berkomitmen untuk mengawasi mutu dan keamanan produk tersebut.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyatakan pada Senin bahwa ekspor ini bukan sekadar kegiatan komersil, namun mencerminkan peran negara dalam memastikan perlindungan yang layak bagi warganya melalui penyediaan pangan yang sesuai selera dan kebutuhan gizi.
Indonesia memiliki kerja sama yang kuat dengan Arab Saudi, termasuk kolaborasi antara BPOM dan Otoritas Pangan dan Obat Saudi (Saudi FDA).
Kedua lembaga telah menandatangani nota kesepahaman pada 2020 untuk memperkuat pengawasan bersama atas keamanan pangan dan obat, serta memfasilitasi masuknya produk untuk keperluan haji, termasuk beras.
Di bawah kewenangan BPOM dalam pengawasan pra dan pascapasar, Ikrar menegaskan kesiapan lembaganya untuk memenuhi standar mutu dan keamanan Saudi agar produk dapat diterima di negara tersebut.
Di antara persyaratan teknis dan administratif adalah label dalam bahasa Arab serta pencantuman tanggal kedaluwarsa dalam format kalender Masehi dan Hijriah. Ikrar mengatakan BPOM akan memastikan standar ini terpenuhi sepenuhnya.
"Keberhasilan Beras Haji Nusantara ke Arab Saudi memerlukan sinergi lintas sektor untuk membangun sistem pengawasan terintegrasi," ujarnya, menambahkan bahwa kolaborasi sangat penting untuk menjaga kualitas produk konsisten dan mengurangi risiko penolakan oleh negara tujuan.
Inisiatif bisnis ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian yang lebih besar bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan ekspor, catat Ikrar.
Ia berharap sistem pengawasan terintegrasi dapat mempermudah kelancaran ekspor dan menjadi model global kolaborasi strategis ekspor pangan.
Ikrar hadir dalam rapat yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Rapat yang melibatkan 13 institusi tersebut membahas beberapa topik, termasuk rencana ekspor Beras Haji Nusantara ke Arab Saudi.
Ekspor ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia.
Pemerintah akan menyediakan beras produksi petani lokal untuk memenuhi kebutuhan sekitar 200.000 jemaah. Perusahaan logistik nasional, Bulog, bertanggung jawab atas penyediaan beras tersebut.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan setelah rapat bahwa pemerintah berencana mengirim 2.280 ton beras dalam pengiriman pertama ke Arab Saudi.
"Ekspor akan berlanjut ke Malaysia dan negara lainnya, namun pertama-tama ke Arab Saudi," katanya.
Hasan menyebutkan pengiriman pertama beras dijadwalkan pada 28 Februari 2026.
Berita terkait: Indonesia targets Saudi retail market after Hajj rice export success
Berita terkait: Indonesia exports 2,280 tons of Hajj rice to Saudi Arabia from Feb 28
Penerjemah: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2026