Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendorong perusahaan dan instansi pemerintah yang ikut dalam Program Magang Nasional untuk memfasilitasi uji kompetensi bagi para peserta magang.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Sabtu, beliau menyatakan langkah ini bertujuan memastikan peserta menyelesaikan program tidak hanya dengan sertifikat magang, tapi juga dengan sertifikat kompetensi atau keahlian yang dapat memperkuat lamaran kerja mereka.
“Peserta Magang Nasional harus dapatkan tidak cuma pengalaman, tapi juga bukti kompetensi. Harusnya ada minimal dua sertifikat sebagai bukti, yaitu sertifikat magang dari instansi mitra dan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” ujarnya.
Menurut menteri, sertifikat kompetensi memberikan pengakuan formal terhadap keterampilan yang didapat selama masa magang.
Dengan pengakuan tersebut, peserta diharapkan lebih siap memasuki pasar kerja dan bersaing memperebutkan posisi yang sesuai minat dan kemampuan.
“Mereka bukan hanya sekadar peserta. Mereka belajar keterampilan baru, dan kami harap ini menjadi kompetensi nyata agar mereka lebih siap kerja sesuai passion,” kata Yassierli.
Dia menambahkan, kementerian rutin berkoordinasi dengan pembimbing di lokasi magang dan menerapkan sistem pemantauan yang mewajibkan peserta mengisi logbook.
Pembayaran tunjangan didasarkan pada verifikasi logbook tersebut, jelasnya. Per Februari, tunjangan magang mengikuti kebijakan upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota tahun 2026 sesuai regulasi berlaku.
“Tunjangan untuk peserta magang mengacu pada kebijakan upah minimum 2026. Saya ajak peserta untuk gunakan dengan tanggung jawab dan untuk hal positif,” tegas Yassierli.
Berita terkait: Pemerintah tetapkan kuota 100.000 peserta untuk magang nasional 2026
Berita terkait: Kemnaker ajak perusahaan ikut magang nasional angkatan 3
Penerjemah: Arnidhya, Kenzu
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2026