Jumat, 20 Februari 2026 – 11:06 WIB
Jakarta, VIVA – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti kondisi pembelajaran di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang masih belum ideal. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di Kompleks DPR RI.
Berdasarkan paparan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, ada 4.852 sekolah yang terdampak. Dari jumlah itu, 99 sekolah masih belajar di tenda atau kelas darurat karena proses pembersihan, dan banyak ruang kelas lain yang sudah tidak bisa dipakai. Sementara itu, 22 sekolah masih menumpang karena gedungnya hanyut dan perlu direlokasi.
Hetifah mendorong agar penanganan bencana bisa dipercepat. Pasalnya, saat ini baru sekitar 30 persen sekolah terdampak yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan Kemendikdasmen.
Hetifah juga menekankan agar anggaran revitalisasi tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga termasuk penggantian perangkat sekolah, mebel, alat praktik dan laboratorium, serta pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan yang terdampak.
"Kemendikdasmen memperkirakan kebutuhan anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pendidikan Pasca Bencana di tiga provinsi tersebut membutuhkan dana 5,5 triliun rupiah. Hingga kini, baru 1 triliun rupiah yang telah disalurkan," ujar Hetifah dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 20 Februari 2026.
Selain itu, Hetifah menyebutkan masih ada lokasi Hunian Sementara (Huntara) yang tidak terhubung dengan fasilitas pendidikan. Menurutnya, hal ini bisa memengaruhi kondisi belajar siswa.
“Saat ini huntara tidak selalu dekat dengan fasilitas umum dan sarana pendidikan. Ini pasti berpengaruh pada pembelajaran anak-anak. Ke depannya, pembangunan hunian tetap (huntap) perlu sinergi yang lebih baik, terutama untuk sekolah-sekolah yang akan direlokasi,” jelas dia.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mengejar target penandatanganan PKS revitalisasi satuan pendidikan pascabencana untuk memulihkan kegiatan belajar mengajar.
Menteri Abdul Mu’ti melaporkan bahwa hingga 15 Februari 2026, pihaknya telah menandatangani PKS dengan 746 satuan pendidikan, dengan total nilai Rp866,5 miliar.
Dari 746 PKS tersebut, sebanyak 340 PKS untuk Provinsi Aceh, 196 PKS untuk Provinsi Sumatera Barat, dan 210 PKS untuk Provinsi Sumatera Utara.