Mataram, Nusa Tenggara Barat (ANTARA) – Di berbagai negara tropis, kakao bukan cuma tanaman, tapi jadi tumpuan hidup.
Jutaan keluarga petani kecil bergantung padanya, sementara industri cokelat global maju karena hasil panen mereka.
Namun, manisnya cokelat menutupi kenyataan pahit: daerah penghasil sering berhenti di tahap bahan baku, sehingga untung besar justru diambil oleh pihak pengolahan dan pemasaran.
Ketimpangan ini sangat terlihat di Nusa Tenggara Barat (NTB). Di lereng bukit Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Lombok Utara, ribuan bibit kakao ditanam pada Februari 2026.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sendiri menanam 2.000 pohon, menandai arah baru pembangunan desa yang fokus pada pengolahan hilir dan keberlanjutan.
Pesan beliau jelas: komoditas unggul tidak boleh hanya dijadikan bahan mentah.
Data Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB menunjukkan, 60 persen perkebunan kakao provinsi itu berada di Lombok Utara.
Produksinya mencapai 1.669 ton biji kering per hektar, yang diusahakan sekitar 4.600 keluarga.
Harganya bahkan pernah memuncak di Rp140.000 per kilogram pada Desember 2024. Namun, gejolak pasar global cepat mengikis optimisme itu.
Pada November 2025, Kementerian Perdagangan mencatat penurunan harga acuan biji kakao sebesar 14,53 persen menjadi US$6.374,80 per metrik ton, didorong melonjaknya pasokan dari Pantai Gading.
Patokan ekspor juga dikoreksi, mempertegas kerentanan petani lokal.
“Saat panen dunia melimpah, petani di Gangga merasakan dampaknya,” ujar seorang pejabat.
Bagi NTB, mengandalkan hanya produksi bahan baku sudah tidak bisa lagi. Daerah ini harus merebut nilai tambah untuk melindungi penghidupan dari gejolak harga global.
Agenda Hilirisasi
Agenda hilirisasi pemerintah provinsi mencerminkan urgensi ini.
Komoditas tidak boleh berhenti di tingkat kebun, tapi harus diubah menjadi produk bernilai lebih tinggi.
Gubernur Iqbal mencontohkan kelapa, yang bisa diolah jadi nata de coco, mentega kelapa, karbon aktif, bahkan komponen otomotif. Logika yang sama berlaku untuk kakao.
Kakao Lombok Utara punya sifat genetik unik. Varietas Ijo Kajuman dihargai karena buahnya besar, produktif, dan tahan penyakit.
Persilangan telah menghasilkan varietas Beneng Jomot, yang dikenal karena warnanya merah tua dan buah lebih besar. Inovasi ini menunjukkan kecerdasan petani NTB.
Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) berencana mendaftarkan varietas ini ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Pertanian.
Perlindungan hukum dipandang sebagai langkah strategis agar varietas lokal tidak diakui pihak lain.
Namun, hilirisasi harus melampaui sertifikasi. Program Kampung Kakao 2018 memberikan pelajaran.
Pemerintah pusat mengalokasikan Rp3,6 miliar untuk mengembangkan 200 hektar di Gangga, dengan target menghasilkan cokelat bermerek Lombok.
Tapi pengolahannya justru direncanakan di luar daerah, yaitu di Jawa, demi efisiensi. NTB hanya mendapat margin primer, sementara rantai nilai terbesar tetap di tempat lain.
Hilirisasi sejati membutuhkan pembangunan industri pengolahan lokal, meski bertahap, melalui koperasi.
Pembiayaan dan Standar
Akses pembiayaan sangat kritis. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB mendorong skema closed-loop dan kolaborasi dengan bank untuk melindungi petani dari rentenir.
Program literasi keuangan memperkuat kapasitas kelompok tani. Tanpa akses kredit, membangun fasilitas fermentasi atau unit pengolahan cokelat tetap sulit.
Standar kualitas sama pentingnya. Pasar cokelat premium mensyaratkan fermentasi terkontrol, kadar air tepat, dan keterlacakan.
Untuk masuk segmen specialty, NTB harus meningkatkan budidaya dan penanganan pascapanen. Penyuluhan, peremajaan tanaman, dan pengendalian hama adalah dasar, meski peremajaan lahan masih jadi tantangan di beberapa sentra.
Kakao di Persimpangan
Kakao NTB berada di persimpangan jalan. Potensi lahan dan inovasi varietas memberi harapan, tapi gejolak harga global dan industri lokal yang terbatas jadi tantangan nyata.
Solusinya harus komprehensif. Kluster industri berbasis desa, dikelola koperasi, dapat menjaga nilai tambah beredar di lokal.
Integrasi dengan pariwisata dan ekonomi kreatif juga dapat memperkuat peran kakao.
Lombok Utara, pintu gerbang pariwisata bahari, dapat memamerkan produk cokelat lokal yang dikaitkan dengan kisah varietas Ijo Kajuman dan Beneng Jomot. Cokelat bukan sekadar makanan, tapi identitas daerah.
Riset terapan harus diperkuat. Sertifikasi perlu diiringi uji rasa dan branding geografis.
Indikasi geografis dapat membedakan kakao Lombok Utara, sebagaimana kopi Gayo dan cokelat Sulawesi telah punya nama.
Menstabilkan pendapatan petani juga penting. Kontrak jangka menengah antara koperasi dan pengolah dapat mengurangi risiko harga global, sementara asuransi pertanian dan diversifikasi tanaman melindungi penghidupan.
Melampaui Komoditas Mentah
Kakao lebih dari komoditas ekspor—ia adalah alat pemberdayaan desa.
Dengan 4.600 keluarga bergantung padanya, setiap kebijakan harus menjamin keberlanjutan pendapatan mereka.
Pada akhirnya, kakao bercerita tentang keberanian: melepaskan ketergantungan dari ekspor bahan mentah.
Jika NTB mengamankan varietasnya, memperkuat pembiayaan, membangun pengolahan lokal, dan berintegrasi dengan pariwisata, kakao dapat menjadi simbol kemandirian ekonomi.
Di tengah dinamika pasar global, pilihannya jelas. Akankah NTB terus menjual biji, atau akan menjual cerita, cita rasa, dan nilai tambah dari tanahnya sendiri?
Jawabannya akan menentukan masa depan budidaya kakao di wilayah ini.
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Hak Cipta © ANTARA 2026