Menteri: Perlu Penyelesaian untuk 29 Desa yang Hilang akibat Banjir Sumatra

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa 29 desa di Sumatra hilang akibat banjir dan tanah longsor baru-baru ini, sehingga perlu penyelesaian untuk relokasi warga dan urusan administrasi.

“Ada 29 desa yang hilang, terkubur tanah longsor atau tersapu banjir, dan ini memerlukan penyelesaian,” ujarnya dalam rapat koordinasi pemulihan pascabencana Sumatra di Jakarta, Rabu.

Karnavian menjelaskan bahwa masalah yang perlu ditangani tidak hanya sekedar relokasi fisik warga, tetapi juga menyangkut pemerintahan dan administrasi desa, yang harus diselesaikan secepatnya agar pelayanan publik tetap berjalan.

Ia merinci, sebagian besar desa yang hilang berada di Aceh, yaitu 21 desa yang tersebar di Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Sementara delapan desa lainnya berlokasi di Sumatra Utara, tepatnya di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.

Lebih lanjut, dia menyebutkan saat ini ada opsi untuk desa-desa tersebut: baik akan dibangun kembali atau dihapus sepenuhnya dari sistem administrasi pemerintahan.

Dalam rapat pada Rabu itu, Karnavian—yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra—juga memaparkan perkembangan pemulihan pascabencana di Sumatra.

Di Sumatra Barat, 13 dari 16 kabupaten dan kota yang terdampak telah kembali normal. Tanah Datar hampir pulih sepenuhnya, sementara dua wilayah lain—Agam dan Padang Pariaman—masih memerlukan perhatian khusus.

Di Sumatra Utara, 15 dari 18 kabupaten dan kota yang terdampak telah normal. Tapanuli Selatan mendekati kondisi normal, sementara dua wilayah lain, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara, masih memerlukan perhatian khusus.

Sementara itu, di Aceh, 10 dari 18 kabupaten dan kota yang terdampak telah pulih. Bener Meriah mendekati normal, sedangkan tujuh kabupaten masih memerlukan perhatian khusus.

MEMBACA  Kunci Infrastruktur untuk Menarik Investasi: Presiden Jokowi

Menurut Karnavian, status kenormalan ditentukan berdasarkan pulihnya layanan pemerintahan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, jalan, ekonomi, listrik, air bersih, dan normalisasi sungai.

Tiga provinsi di Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sebelumnya dilanda banjir dan tanah longsor yang dipicu curah hujan tinggi pada akhir November 2025.

Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), per 18 Februari, bencana tersebut menewaskan 1.206 jiwa dan merusak lebih dari 300.000 rumah.

Berita terkait:

  • Pembelajaran santri di Sumatra telah berjalan normal kembali: Menteri
  • Kementerian targetkan lebih banyak kerja sama revitalisasi sekolah di Sumatra yang terdampak banjir
  • Pemerintah Indonesia bangun kembali fasilitas keagamaan pascabencana di Sumatra

    Penerjemah: Fianda Sjofjan, Raka Adji
    Editor: Azis Kurmala
    Hak Cipta © ANTARA 2026

Tinggalkan komentar