Tragedi Bunuh Diri Pelajar di NTT, Mahfud MD Pertanyakan Peran Negara: “Untuk Beli Pensil Saja Tak Mampu”

Ringkasan Berita:

Mahfud MD mengkritik keras sistem bansos yang kacau, menyebabkan seorang anak di NTT bunuh diri karena tidak mampu beli perlengkapan sekolah, sementara dana bansos salah sasaran.
Aksi BEM UI yang menyurati UNICEF dinilai Mahfud sebagai kritik moral yang valid dan tidak boleh dibungkam dengan intimidasi atau serangan buzzer.
Mahfud anggap wajar ada perbedaan pendapat antar menteri di publik demi transparansi, asal tidak ada kesepakatan diam-diam untuk menutupi kesalahan pejabat.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kekesalannya atas kondisi tata kelola perlindungan sosial di Indonesia yang dinilai masih sangat berantakan.

Pernyataan tegas ini muncul setelah tragedi menyedihkan di Nusa Tenggara Timur (NTT), dimana seorang siswa SMP nekat mengakhiri hidupnya hanya karena ibunya tidak punya uang untuk membelikan alat tulis.

“Tata kelola sistem perlindungan sosial kita tidak beres,” kata Mahfud MD dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (17/2/2026).

Mahfud menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi negara.

Baca juga: Mahfud MD Bongkar Gaya Unik Prabowo Soal Isu Reshuffle: Mirip Pak Harto, Ditebak Malah Belok

Ironi Bansos Salah Sasaran vs Anak Putus Harapan

Mahfud mempertanyakan efektivitas dana bansos yang katanya mencapai triliunan rupiah tetapi seringkali salah sasaran.

Dia mengutip pernyataan Menko Luhut Binsar Pandjaitan yang pernah menyebut 80 persen bansos tidak tepat sasaran.

“Banyak sekali dana bansos itu, tapi 80 persennya salah sasaran. Lalu negara ngurus apa? Sampai ada anak mau beli pensil tidak bisa, tidak boleh masuk sekolah. Dia sayang ibunya, tidak mau merepotkan, akhirnya bunuh diri,” ujar Mahfud dengan nada tinggi.

Ia juga menyinggung kasus lain yang sama mirisnya: seorang anak yang tewas tertabrak alat berat saat berjualan tisu untuk cari makan karena ibunya sakit.

“Sementara kita tahu bansos banyak mengalir ke orang yang tidak berhak, bahkan ke pejabat. Kekacauan pengelolaan ini yang merugikan rakyat kecil,” tambahnya.

Kritik BEM UI ke UNICEF

Terkait surat terbuka BEM Universitas Indonesia (UI) yang dikirim ke UNICEF tentang masalah gizi buruk dan kemiskinan di NTT, Mahfud menilai langkah mahasiswa itu sebagai bentuk keprihatinan moral yang wajar.

Meski UNICEF tidak punya wewenang politik untuk memberi sanksi, Mahfud anggap aksi simbolik BEM UI sudah tepat untuk “menampar” kesadaran pemerintah.

“Secara simbolik, Ketua BEM itu sudah menyuarakan hal yang benar. Jangan dilawan dengan buzzer atau serangan viral yang direkayasa. Menurut saya pemerintah harus lakukan evaluasi. Saya khawatir membayangkan masa depan anak-anak kita kalau untuk makan saja susah,” tegas Mahfud.

Dia juga meminta pemerintah tidak paranoid terhadap kritik dari mahasiswa, termasuk isu adanya intimidasi terhadap aktivis kampus.