Sengketa Diplomatik Memanas dengan Narasi yang Bertolak Belakang di Laut China Selatan
Bacalah artikel ini | 4 menit
Pemerintah Filipina telah mengkritik keras Kedutaan Besar Tiongkok di Manila, menyusul peringatan dari misi diplomatik tersebut bahwa memburuknya hubungan bilateral kedua negara dapat mengancam jutaan lapangan kerja.
Departemen Urusan Luar Negeri (DFA), dalam pernyataan pada Senin malam, menyatakan "sangat menolak" nada yang digunakan oleh Kedubes Tiongkok. Mereka menuduh para diplomat Beijing menyiratkan bahwa kerja sama ekonomi dapat dijadikan senjata atau alat tekanan.
“Cara penyampaian seperti ini berisiko dipersepsikan sebagai tindakan koersif dan melemahkan dialog bilateral yang konstruktif,” demikian pernyataan resmi departemen tersebut.
Filipina dan Tiongkok telah berkali-kali mengalami konfrontasi maritim di Laut China Selatan yang disengketakan. Akar sengketa terbaru ini bermula dari presentasi Komodor Jay Tarriela, seorang pejabat senior Penjaga Pantai Filipina, dalam sebuah forum akademik. Dalam presentasinya, ia menampilkan sebuah karikatur Presiden Tiongkok Xi Jinping.
Kedubes Tiongkok di Manila kemudian menuntut agar Tarriela "dipertanggungjawabkan" atas apa yang disebutnya sebagai "fitnah dan hinaan". Reaksi ini sendiri justru memicu kecaman keras dari Senat Filipina.
Para anggota legislatif mengesahkan resolusi yang mengutuk intervensi kedutaan sebagai "tidak pantas", dan menyatakan bahwa Komodor Tarriela bertindak dalam kapasitas tugasnya. Beberapa senator bahkan melangkah lebih jauh dengan menyerukan pengusiran pejabat Kedubes Tiongkok atau pemulangan Duta Besar Jing Quan.
Juru bicara Kedubes Tiongkok, Ji Lingpeng, kemudian mengeluarkan peringatan keras bahwa "kerusakan serius pada hubungan diplomatik, termasuk penurunan tingkat hubungan, akan mengorbankan jutaan pekerjaan."
Dalam pernyataannya, DFA mendesak Kedubes Tiongkok untuk "menggunakan nada yang bertanggung jawab dan terukur dalam pertukaran komunikasi publik". Sebuah pernyataan terpisah dari juru bicara urusan maritim departemen itu menegaskan kembali bahwa Manila tetap berkomitmen untuk berhubungan dengan Beijing secara diplomatik, meski sekaligus menuduh Tiongkok melakukan “aktivitas ilegal, koersif, agresif, dan menipu yang terus-menerus” di Laut China Selatan.
“Kami berkomitmen untuk mengelola situasi di laut secara damai,” ujar Wakil Asisten Sekretaris Rogelio Villanueva Jr.
Belum ada tanggapan langsung dari Beijing.
Sementara itu, lembaga pemikir Stratbase Institute yang berbasis di Manila membantah peringatan Tiongkok soal hilangnya pekerjaan sebagai “berlebihan dan tidak didukung bukti empiris”. Mereka merujuk pada data yang menunjukkan bahwa jejak ekonomi Tiongkok di Filipina lebih terbatas daripada yang disiratkan retorika Beijing.
Lembaga itu menyebutkan, data resmi dari bank sentral Filipina menunjukkan bahwa arus masuk investasi langsung asing (FDI) dari Tiongkok hanya mencapai US$3,1 juta dalam sebelas bulan hingga November 2025, atau turun lebih dari 50 persen secara tahunan. Pada tahun 2024, Tiongkok hanya menyumbang 0,55 persen dari total arus masuk investasi bersih ke Filipina.
Meskipun Tiongkok telah menjadi sumber impor terbesar Filipina sejak 2013, Amerika Serikat tetap menjadi pasar ekspor utamanya. Hal ini menggarisbawahi sifat asimetris dalam hubungan perdagangan kedua negara.
Sengketa terbaru ini terjadi di tengah ketegangan yang lebih luas antara Filipina dan Tiongkok mengenai klaim yang saling tumpang-tindih di Laut China Selatan. Tiongkok telah berulang kali dituduh melakukan manuver berbahaya terhadap kapal-kapal Filipina, menggunakan meriam air, dan menghalangi misi pasokan ke pos-pos penjagaan Filipina di wilayah perairan yang disengketakan.
Beijing, di sisi lain, menuduh Filipina melanggar wilayah yang dianggapnya sebagai kedaulatan teritorialnya.
Putusan tahun 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Tetap di Den Haag menyatakan bahwa klaim luas Tiongkok di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum dalam hukum internasional. Beijing menolak mengakui putusan tersebut.
Kedutaan Besar Tiongkok tidak menanggapi permintaan untuk berkomentar. Kedua negara sedang meliburkan kegiatan publik pada hari Selasa untuk menyambut Tahun Baru Imlek.