Nusantara (ANTARA) – Pemerintah Indonesia telah memastikan kesiapan layanan dan fasilitas medis untuk PNS dan masyarakat di ibu kota baru Nusantara (IKN), yang sedang dibangun di dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur.
Direktur Layanan Dasar Otorita IKN (OIKN) Suwito menekankan komitmen pihaknya untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas layanan esensial, khususnya di Kawasan Inti Pemerintahan Pusat (KIPP).
“Kami sudah menyiapkan layanan kesehatan serta perlindungan sosial untuk para PNS dan warga di IKN,” ujarnya di lokasi pembangunan ibu kota di Kabupaten Penajam Paser Utara, Minggu.
Mengenai pemindahan PNS, Suwito mengumumkan bahwa 16 kementerian dan lembaga negara akan secara bertahap mulai beroperasi di Nusantara pada tahun 2026 untuk memajukan persiapan kota ini menjadi pusat pemerintahan.
Dia mencatat, pemerintah telah mendirikan empat rumah sakit di KIPP, tiga di antaranya sudah beroperasi: Rumah Sakit Umum Pusat Kementerian Kesehatan, RS Mayapada Nusantara, dan RS Hermina Nusantara.
“Kapasitas rumah sakit di ibu kota baru mencapai dua hingga tiga tempat tidur per 1.000 penduduk, melebihi standar nasional yang minimal satu per 1.000 penduduk,” tambah Suwito.
Pejabat itu melaporkan bahwa layanan kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan sudah tersedia di RS Hermina dan Mayapada. Dia menambahkan, layanan serupa untuk kecelakaan kerja, penyakit, dan cedera juga telah dapat diakses di seluruh KIPP.
Dia menyatakan OIKN berkomitmen menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan nyaman bagi warga Nusantara, antara lain dengan menebar ikan di kolam retensi untuk memberantas jentik nyamuk secara alami serta menyelenggarakan kegiatan edukasi dan penyuluhan publik.
Rencana Indonesia memindahkan ibu kota dimulai di bawah pemerintahan presiden ketujuh, Joko Widodo, yang berargumen langkah ini perlu untuk mendorong pembangunan nasional yang lebih seimbang, tidak terpusat di Jawa.
Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintahannya akan melanjutkan pembangunan Nusantara, dengan target menjadikannya ibu kota untuk urusan politik pada 2028. Komitmen ini ditegaskan dengan kunjungan perdana presiden ke kota tersebut pada Januari 2025.
Untuk mendukung target itu, pemerintah Indonesia telah meluncurkan fase kedua pembangunan, yang berfokus pada infrastruktur dan fasilitas kunci untuk lembaga yudikatif dan legislatif, dijadwalkan hingga 2027.
Berita terkait: Masjid Negara Nusantara buka untuk program Ramadan 2026
Berita terkait: Indonesia targetkan nol kemiskinan di Nusantara lewat digitalisasi UMKM
Berita terkait: Prabowo tegaskan komitmen pada pembangunan Nusantara sebagai proyek strategis
Penerjemah: Nyaman B, Tegar Nurfitra
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2026