Purworejo, Jawa Tengah (ANTARA) – Pemerintah Indonesia meluncurkan inisiatif kolaborasi antara Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk memperkuat ekonomi desa dan mempercepat pengentasan kemiskinan.
Kerja sama ini bertujuan agar penerima manfaat PKH bisa mendapatkan penghasilan tambahan dan peluang usaha dengan bergabung ke koperasi desa.
Saat peluncuran di Purworejo, Jawa Tengah, pada Sabtu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan koperasi desa dapat menjadi instrumen strategis untuk memberdayakan penerima PKH, meningkatkan taraf hidup, serta mengurangi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
“Kemitraan ini mengikuti kesepakatan yang baru saja ditandatangani Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi, yang bertujuan membimbing penerima bantuan sosial untuk masuk koperasi desa. Kami akan manfaatkan koperasi sebagai alat pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai anggota KDMP, penerima manfaat diharapkan dapat memperoleh pendapatan tambahan, khususnya dari kegiatan usaha koperasi, tambahnya.
Juliantono menekankan, pemerintah membayangkan koperasi desa tidak hanya sebagai distributor barang bersubsidi, tetapi juga sebagai penampung komoditas yang dihasilkan petani dan peternak lokal.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mengawasi operasional koperasi desa, mengacu pada persiapan peresmian 30.000 dari lebih 80.000 koperasi desa yang akan dibentuk pada Juli 2025.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meyakini program KDMP akan membantu memperkuat upaya pengentasan kemiskinan.
Dia menekankan bahwa kementeriannya berkomitmen membantu lebih banyak penerima manfaat, khususnya usia produktif, untuk ‘lulus’ dari program bantuan sosial, mengingat bantuan pemerintah dimaksudkan sebagai jaring pengaman sementara.
“Keluarga berusia produktif harus tetap optimis dan berusaha menjadi mandiri dengan bergabung di koperasi desa,” kata Yusuf.
Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyatakan pengentasan kemiskinan memerlukan sinergi antar kementerian dan lembaga, karena ini tetap menjadi prioritas nasional.
“BP Taskin sedang merumuskan pendekatan anti-inflasi dalam program pemerintah untuk menyelaraskan inisiatif di berbagai lembaga, dengan tujuan mengangkat masyarakat dari kemiskinan ekstrem,” tambahnya.
Berita terkait: Pemerintah Indonesia dorong pendekatan berbasis wilayah untuk akhiri kemiskinan ekstrem
Berita terkait: Indonesia andalkan makanan gratis untuk lawan kemiskinan dan stunting: Prabowo
Penerjemah: Heru S, Tegar Nurfitra
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2026