Ketua BEM UGM Laporkan Ancaman Penculikan Usai Suarakan Kasus Anak di NTT

WARTAKOTALIVECOM, Jakarta — Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, mengaku mengalami teror setelah menyuarakan kasus meninggalnya seorang siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Teror ini muncul tak lama setelah BEM UGM mengirim surat ke UNICEF tentang kasus itu.

Tiyo menjelaskan, ancaman yang dia terima bukan cuma intimidasi verbal. Dia mendapat pesan dari nomor tidak dikenal yang berisi ancaman penculikan. Selain itu, dia juga merasa diikuti dan difoto oleh orang tak dikenal selama beberapa hari terakhir.

“Yang menguntit dan memotret dari jauh itu dua orang laki-laki dewasa. Badannya tegap dan masih terlihat muda,” kata Tiyo saat dikonfirmasi, Jumat (13/2/2026).

Kejadian penguntitan itu, menurut dia, terjadi antara tanggal 9 sampai 11 Februari 2026. Di beberapa kesempatan, dia menyadari kehadiran dua pria yang sama di tempat berbeda. Mereka sering menjaga jarak, tapi terlihat memantau pergerakannya.

Walaupun menghadapi ancaman, Tiyo menegaskan bahwa dia dan pengurus BEM UGM tidak akan mundur. Dia menyebut teror ini sebagai bentuk tekanan terhadap kebebasan berbicara mahasiswa.

“Kami tidak takut. Kami tidak akan mundur hanya karena ancaman. Suara mahasiswa harus tetap berdiri untuk kemanusiaan,” ujarnya.

Sebelumnya, BEM UGM mengirim surat resmi ke UNICEF setelah seorang anak berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, NTT, meninggal. Dalam suratnya, mereka meminta organisasi internasional itu untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan hak anak di Indonesia, khususnya di daerah dengan akses pendidikan dan layanan dasar yang terbatas.

BEM UGM juga mendorong agar ada evaluasi komprehensif terhadap kebijakan yang dianggap berpotensi mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan anak. Mereka menekankan pentingnya jaminan anggaran pendidikan yang cukup serta langkah nyata untuk mencegah kematian akibat kegagalan kebijakan publik.

Kasus meninggalnya siswa SD di Ngada sendiri menarik perhatian publik karena diduga terkait dengan masalah akses dan kebijakan pendidikan di daerah terpencil. Beberapa aktivis pendidikan menilai kejadian ini harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak dasarnya dengan layak dan aman.