Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Pemerintah berharap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bisa menjadi alat penting untu mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan seluruh Indonesia, tegas Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
“Koperasi desa akan berfungsi sebagai distributor pupuk, gas elpiji, dan bahan pokok, sekaligus tempat pameran produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Singkatnya, koperasi seperti ini punya peran kritis dalam menumbuhkan ekonomi pedesaan,” ujarnya di Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Setelah meninjau persiapan operasional sebuah KDMP di Desa Kedungpedaringan pada Kamis, Hasan menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta para pembantunya untuk mempercepat pembangunan gerai dan fasilitas pendukung untuk koperasi-koperasi tersebut.
“Targetnya, 30 ribu koperasi desa harus sudah beroperasi pada Juni tahun ini,” tambah menteri itu, merujuk pada pembangunan fisik yang sedang berjalan untuk lebih dari 80 ribu koperasi yang diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli 2025.
Pemerintah, lanjutnya, juga membayangkan KDMP dapat menjadi penampung hasil pertanian, perikanan, dan peternakan dari desa asalnya, untuk kemudian disalurkan ke dapur-dapur yang beroperasi di bawah program Makanan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif penting lainnya dari pemerintahan Prabowo.
“Kami sudah menyusun regulasi untuk mendukung koperasi desa dalam menyuplai bahan-bahan MBG,” pernyataannya.
Dia juga memuji TNI atas kontribusinya dalam pengembangan KDMP Kedungpedaringan.
Sigit Mahendra, pengurus KDMP, menyampaikan bahwa pihaknya telah menginformasikan rencana pembukaan koperasi kepada warga, dan hampir 200 orang telah mendaftar sebagai anggota.
Dia menyoroti bahwa koperasi ini akan menjual gas elpiji dan sembako, serta menjalankan apotek dan gudang untuk hasil pertanian.
Terpisah, saat peresmian sebuah KDMP di Bangka Belitung pada Selasa (10 Feb), Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengonfirmasi bahwa sekitar 1.000 dari target 30.000 koperasi telah selesai dibangun secara fisik.
Target ini pertama kali diumumkan oleh Menteri Hasan usai rapat koordinasi di Jakarta pada 5 Februari.