Kamis, 12 Februari 2026 – 15:37 WIB
Jakarta, VIVA – Partisipasi Indonesia di dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang dibentuk Donald Trump difokuskan untuk mendukung kepentingan Palestina. Hal ini tidak bisa diartikan sebagai upaya normalisasi hubungan dengan negara tertentu.
"Kehadiran Indonesia di BoP tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan siapapun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun," kata Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan Nabyl menanggapi bergabungnya Israel ke badan tersebut. Hal ini terjadi setelah pemimpin rezim Zionis Israel, Benjamin Netanyahu, menandatangani Piagam Dewan Perdamaian saat berkunjung ke Washington DC, Rabu 11 Februari 2026.
Dia menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian didasari oleh mandat untuk stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi wilayah Jalur Gaza di Palestina. Ini sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2805 tahun 2025.
"Keanggotaan negara manapun dalam BoP tidak mengubah prinsip posisi kami tersebut," ucap Nabyl.
Di Dewan Perdamaian dan semua forum internasional, Indonesia selalu menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil. Indonesia juga mengecam pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter di Gaza, serta mendorong akses bantuan kemanusiaan untuk masuk ke wilayah yang hancur akibat serangan Zionis.
Jubir Kemlu RI juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus memperjuangkan kepentingan Palestina dalam seluruh proses dan kebijakan Dewan Perdamaian ke depannya, khususnya dalam rekonstruksi Gaza.
Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto akan menghadiri konferensi tingkat tinggi pertama Dewan Perdamaian di Amerika Serikat pada 19 Februari 2026. Kehadiran ini setelah beliau menerima undangan rapat perdana organisasi tersebut.
Menurut Nabyl kepada ANTARA pada Rabu 11 Februari, kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam membentuk arah dan kerja Dewan Perdamaian sejak awal.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa dalam kunjungan yang sama, Presiden Prabowo akan menandatangani Kesepakatan Tarif Resiprokal Indonesia-AS. Proses finalisasi kesepakatan ini hampir selesai.
Indonesia resmi menjadi anggota BoP setelah Presiden Prabowo ikut menandatangani piagam pembentukan lembaga tersebut saat peluncurannya di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. (Ant)