Jakarta (ANTARA) – Kementerian Transmigrasi telah membangun 454 toilet dan merenovasi lebih dari 500 sekolah di wilayah transmigrasi sepanjang tahun 2025. Tujuannya untuk meningkatkan infrastruktur dasar dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat setempat.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pada Rabu bahwa program revitalisasi ini merupakan salah satu fokus utama kebijakan transmigrasi saat ini.
Pemerintah sedang menangani berbagai masalah yang sudah lama ada, khususnya terkait tanah, infrastruktur dasar, fasilitas kesehatan, dan layanan pendidikan bagi komunitas di kawasan transmigrasi.
Dia menekankan bahwa perbaikan infrastruktur diprioritaskan karena banyak daerah ini masih memiliki fasilitas terbatas. Beberapa jembatan dan jalan rusak, fasilitas kesehatan tidak memadai, dan fasilitas pendidikan memerlukan perbaikan total untuk meningkatkan layanan publik.
Untuk meningkatkan sanitasi dasar, 454 toilet dibangun di 154 wilayah transmigrasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan lingkungan sekaligus mendukung kegiatan belajar mengajar bagi siswa dan guru.
Renovasi lebih dari 500 sekolah juga dilakukan, karena banyak bangunan dalam kondisi buruk. Di beberapa lokasi, ratusan siswa harus berbagi satu toilet yang rusak dan tanpa air mengalir.
“Sangat memprihatinkan. Ada sekolah dimana sekitar 121 orang harus berbagi hanya satu toilet,” kata Menteri.
Selain perbaikan fisik, program revitalisasi mencakup penyelesaian masalah kepastian hukum atas tanah transmigrasi melalui program Trans Tuntas untuk melindungi hak masyarakat.
Lebih lanjut, pemerintah menerapkan transformasi transmigrasi yang menekankan pergeseran paradigma pembangunan wilayah. Pengelolaan tanah dilakukan agar statusnya bersih dan jelas, sehingga memberikan kepastian hukum yang kuat dan mendukung aktivitas ekonomi lokal.
Transformasi juga diarahkan untuk memperkuat sumber daya manusia di wilayah transmigrasi dengan bantuan tenaga muda terdidik yang mampu mendorong kemajuan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.
Inisiatif ini ditargetkan di beberapa wilayah transmigrasi, dengan tiga prioritas: Rempang, Kepulauan Riau; Mamuju, Sulawesi Barat; dan Merauke, Papua Selatan.
Berita terkait: Lebih dari 13.000 transmigran terima sertifikat kepemilikan tanah di 2025
Berita terkait: Indonesia bayangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
Penerjemah: Muhammad Harianto, Raka Adji
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2026