Pemerintah Indonesia berencana buat perusahaan BUMN baru untuk menghidupkan kembali industri tekstil dan garmen yang sedang susah. Ini juga untuk melindungi dari dampak tarif impor yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Keputusan ini diumumkan tanggal 14 Januari oleh Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. BUMN baru ini akan dikontrol oleh Danantara, dana kekayaan negara Indonesia. Danantara akan menyuntik dana sampai USD 6 miliar ke perusahaan itu untuk produksi teknologi baru dan perluas ekspor.
Industri tekstil Indonesia sudah lama menghadapi persaingan ketat dari negara seperti Cina dan Bangladesh. Rencana tarif AS sebesar 19% untuk ekspor tekstil Indonesia bisa buat keadaan makin buruk. BUMN baru ini dimaksudkan untuk melindungi industri dari banjirnya impor murah dari Cina dan tekanan geopolitik lainnya.
Tapi, tidak semua orang Indonesia setuju dengan usaha pemerintah ini. Beberapa ahli khawatir malah bisa melemahkan investasi swasta dan mengurangi pembukaan lapangan kerja.
“BUMN itu bisa jadi pesaing yang dominan, bukannya penopang pasar,” kata Siwage Dharma Negara, ko-kordinator program studi Indonesia di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura, kepada Fortune. Beberapa perusahaan swasta mungkin “harus bersaing dengan pemain besar yang didukung penuh oleh negara.”
Danantara pertama kali didirikan pada Februari 2025 oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Tujuannya untuk memenuhi janji kampanye yang tinggi, yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi 8% per tahun menjelang akhir masa jabatannya di 2029. Danantara tidak hanya jadi investor pasif, tapi juga dimaksudkan untuk mengelola BUMN secara langsung.
Sektor tekstil Indonesia
Indonesia punya warisan budaya kain tradisional yang kaya, seperti batik, ikat, dan songket. Kain-kain ini punya pola rumit yang biasanya dicap dengan pewarna alami dari tumbuhan dan mineral.
Tekstil juga adalah penopang penting ekonomi Indonesia. Hanya sepertiga dari produk garmen Indonesia dijual di dalam negeri, sisanya diekspor ke AS, Timur Tengah, Eropa, dan Cina. Ekspor nasional tekstil dan garmen mencapai USD 11,9 miliar pada tahun 2024, menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia.
Industri tekstil Indonesia sudah menurun perlahan bahkan sebelum AS mengenakan tarif untuk ekspor garmen. Kenaikan biaya tenaga kerja dan energi mengurangi daya saing Indonesia dibanding pesaing regional seperti Bangladesh, Vietnam, dan India. Di industri tekstil, upah di Indonesia sekitar dua kali lipat lebih tinggi dari Bangladesh, menurut Organisasi Buruh Internasional.
Pada Februari 2025, raksasa tekstil Indonesia, Sritex, kolaps setelah menumpuk utang lebih dari USD 1,6 miliar. Lebih dari 10.000 pekerja kehilangan pekerjaannya. “Sritex di masa jayanya dulu adalah produsen seragam militer untuk lebih dari 30 negara, termasuk AS dan anggota NATO,” jelas Rita Padawangi, Associate Professor Sosiologi di Singapore University of Social Sciences (SUSS). Dia menyebut pentingnya Sritex untuk sektor manufaktur tekstil Indonesia “tidak terbantahkan.”
Harapan baru atau kesempatan yang terlewat?
Melihat industri tekstil yang sedang terpuruk, beberapa ahli bilang rencana BUMN baru ini ada sisi baiknya.
“Keputusan ini menunjukkan keyakinan pemerintah bahwa masalahnya struktural dan tidak bisa diperbaiki oleh sektor swasta sendirian,” kata Negara dari ISEAS-Yusof Ishak Institute. Dia menambahkan, keunggulan utama BUMN adalah kapasitas keuangan dan institusional yang diberikan oleh sponsor pemerintahnya. “Subsidi dan insentif pajak mungkin bantu dalam jangka pendek, tapi tidak banyak mengatasi masalah mendasar seperti produktivitas rendah, teknologi ketinggalan zaman, dan integrasi industri hulu yang lemah.”
Daripada cuma diserap ke anggaran tahunan, Danantara memungkinkan surplus fiskal diinvestasikan kembali secara strategis ke sektor yang tumbuh cepat. “Danantara bisa mengerahkan modal dalam jumlah besar, punya pandangan jangka panjang, dan beroperasi dengan pengawasan gaya investasi yang lebih fleksibel daripada proses anggaran negara tahunan,” tambahnya.
Tapi tanpa pengelolaan yang hati-hati, BUMN ini malah bisa memperparah persaingan di industri yang sudah sesak, menekan harga dan berpotensi merugikan pekerja. Pengurangan biaya bisa menempatkan pekerja pada risiko eksploitasi, peringatkan Padawangi dari SUSS. Selain itu, ini bisa melemahkan daya saing UKM lokal—yang mendorong inovasi dan jadi tulang punggung ekonomi—karena mereka tidak bisa mencapai skala ekonomi seperti BUMN dan perusahaan swasta besar.
“Indonesia punya banyak potensi di sektor tekstil, terutama produsen artisanal yang menggabungkan tradisi dengan modernitas,” kata Padawangi. “Akan sayang sekali kalau kita hanya bicara industri tekstil dari sudut pandang perusahaan besar, tanpa memperhatikan pekerjaan para penenun tradisional dan usaha kecil yang bekerjasama dengan mereka.”