Status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (UMIC) sering dilihat sebagai tanda kemajuan—sebuah pengakuan bahwa ekonomi bangsa naik di peta global.
Namun, di balik status tersebut ada ironi yang sulit diabaikan. Pertumbuhan ekonomi, yang sering dirayakan melalui angka dan persentase, belum sepenuhnya terwujud menjadi kemakmuran yang nyata bagi mayoritas penduduk.
Wajar saja jika debat mengenai arah pembangunan nasional muncul, terutama ketika pasar tenaga kerja domestik menunjukkan tanda-tanda kerapuhan dalam menciptakan lapangan kerja untuk tenaga kerja terampil secara luas dan berkelanjutan.
Laporan terbaru Bank Dunia menetapkan ambang batas kemakmuran global untuk UMIC sebesar US$8,30 per orang per hari, berdasarkan paritas daya beli (PPP). Di bawah standar ini, sekitar dua pertiga warga Indonesia masih berada di bawah garis kemakmuran global.
Angka ini tampak berten*tangan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang mencatat tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,57 persen. Perbedaan seperti ini sering memicu kebingungan publik, seolah-olah statistik saling menyangkal.
Ekonom dari Universitas Binawan Farouk Abdullah Alwyni menjelaskan bahwa kedua angka ini berasal dari standar yang berbeda: satu mengukur kemiskinan absolut berdasarkan kebutuhan dasar nasional, sementara yang lain menilai kesejahteraan dalam konteks global.
Dalam pandangannya, ini membawa pesan kunci bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kemakmuran yang dirasakan luas oleh masyarakat.
Kerapuhan ini tercermin dalam struktur kelas sosial. Data BPS menunjukkan bahwa kelas menengah Indonesia hanya mencakup sekitar 17 persen populasi.
Angka ini masih terlalu kecil untuk menjadi fondasi stabilitas ekonomi jangka panjang. Secara historis, pembangunan di berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan menghindari perangkap pendapatan menengah sangat bergantung pada kehadiran kelas menengah yang besar, produktif, dan memiliki daya beli memadai untuk menopang pertumbuhan.
Pilar Demokrasi
Kelas menengah lebih dari sekadar kelompok konsumen. Mereka juga berperan sebagai pilar demokrasi ekonomi, penggerak inovasi, dan jembatan antara kebijakan publik dengan kebutuhan pasar.
Namun, ada masalah yang terkait dengan kualitas lapangan kerja yang tersedia.
Ketika pertumbuhan ekonomi mengandalkan ekspansi berbasis konsesi dan akumulasi kekayaan yang terpusat pada segelintir elite, lapangan kerja yang tercipta seringkali bersifat rentan, berupah rendah, dan menawarkan perlindungan minimal bagi pekerja.
Alwyni menyoroti bahwa model pembangunan ini juga membawa beban ekologis yang berat.
Misalnya, banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra pada akhir November 2025 tidak terlepas dari tata kelola lahan yang lemah serta pengabaian terhadap keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat setempat.
Kerugian sosial yang muncul seringkali lebih besar daripada manfaat ekonomi jangka pendek.
Kondisi ini menuntut koreksi arah. Keberhasilan pembangunan tidak lagi bisa diukur hanya dari tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB); ia juga harus dinilai dari kemampuan negara menciptakan lapangan kerja yang layak, memperluas jaring pengaman sosial, dan memastikan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas.
Dalam konteks ini, pasar tenaga kerja menjadi arena kunci. Namun pada kenyataannya, penyerapan kerja domestik, khususnya untuk tenaga terampil, belum sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja dan peningkatan kualitas pendidikan.
Di tengah keterbatasan, Alwyni menilai ada peluang yang sering terlewat: integrasi tenaga kerja terampil Indonesia ke pasar global.
Banyak negara maju saat ini menghadapi kekurangan tenaga profesional di sektor kesehatan, teknik, teknologi, dan layanan publik.
Populasi yang menua, transformasi digital, dan tuntutan layanan yang semakin kompleks membuka peluang bagi pekerja dari negara berkembang untuk mengisi kekosongan tersebut.
Bagi Indonesia, ini bukan sekadar soal mengirim pekerja ke luar negeri; ini tentang memposisikan sumber daya manusia sebagai aset strategis pembangunan nasional.
Ke depannya, peluang ini harus diraih melalui program nasional yang didorong oleh kemitraan pemerintah-swasta.
Fokusnya tidak hanya pada penempatan, tetapi juga pada persiapan sistematis, mulai dari pelatihan bahasa dan sertifikasi internasional hingga penguasaan keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar global.
Dengan pendekatan ini, mobilitas tenaga kerja terampil menjadi lebih dari sekadar praktik sementara; ia menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang bekerja di luar negeri, tetapi juga pada peningkatan pendapatan dan remitansi yang dapat mendorong terbentuknya kelas menengah baru di dalam negeri.
Remitansi yang diinvestasikan dalam pendidikan, usaha kecil, atau kegiatan produktif lainnya berpotensi menciptakan efek berantai di ekonomi lokal.
Alih Pengetahuan
Dalam skala yang lebih luas, selain mendapatkan pengalaman kerja internasional, pekerja membawa pulang pengetahuan baru, etos kerja profesional, dan jaringan yang memperkaya ekosistem ekonomi nasional.
Di banyak panti jompo di Jepang, contohnya, perawat Indonesia telah menjadi pemandangan sehari-hari.
Mereka tak hanya mengirimkan penghasilan ke kampung halaman, tetapi juga membawa pulang standar profesional, kebiasaan kerja, dan perspektif baru tentang kedisiplinan yang secara bertahap mempengaruhi keluarga dan komunitas mereka.
Tentu, ada juga tantangan di balik strategi ini. Perlindungan hak pekerja, memastikan pengakuan kualifikasi, dan mengurangi risiko eksploitasi di negara tujuan harus menjadi perhatian utama.
Di sinilah peran negara sangat penting: memastikan mobilitas tenaga kerja terampil berlangsung dalam kerangka yang aman dan bermartabat serta memberikan manfaat nyata bagi semua pihak.
Kebijakan terpadu yang mencakup pendidikan, ketenagakerjaan, dan diplomasi ekonomi sangat penting untuk memastikan peluang global tidak berubah menjadi kerentanan baru.
Status UMIC seharusnya menjadi titik balik, bukan sekadar label. Tanpa kelas menengah yang tumbuh dan pengurangan kemiskinan yang signifikan, pertumbuhan akan tetap hanya menjadi angka di atas kertas, jauh dari cita-cita keadilan sosial.
Integrasi tenaga kerja terampil di pasar kerja global menawarkan jalur untuk menjembatani kesenjangan antara pertumbuhan dan kesejahteraan.
Masyarakat harus mulai memandang mobilitas manusia bukan sebagai kerugian, melainkan sebagai investasi sosial-ekonomi yang berbuah dalam jangka panjang.
Ke depannya, kondisi ini tidak hanya harus dilihat dari seberapa cepat ekonomi tumbuh, tetapi juga ke mana pertumbuhan itu mengarahkan masyarakat: apakah ia dapat menciptakan peluang yang lebih adil, melindungi lingkungan, dan mewujudkan kepastian bagi generasi mendatang, atau justru memperlebar jarak antara yang di puncak dan yang tertinggal.
Di dunia yang semakin terhubung, keberanian Indonesia menempatkan tenaga kerjanya di panggung global akan tercermin pada perubahan bertahap yang dirasakan di dalam negeri, dari cara anak-anak memandang pendidikan hingga cara komunitas membayangkan masa depan mereka.
Berita terkait: Indonesia dorong inovasi untuk tingkatkan daya saing global pada 2045
Berita terkait: Visi konsisten kunci bagi Indonesia menjadi ekonomi maju
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2026