sedang memuat…
Candra Fajri Ananda, Wakil Ketua Badan Supervisi OJK. Foto/SindoNews
Candra Fajri Ananda
Wakil Ketua Badan Supervisi OJK
Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan fiskal nasional menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dinamika ekonomi global dan domestik. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, fluktuasi harga komoditas, normalisasi kebijakan moneter global, serta berbagai penyesuaian kebijakan struktural di dalam negeri telah memberikan tekanan nyata pada kinerja penerimaan negara.
Penerimaan negara dari pajak, cukai, PNBP, serta bea masuk dan keluar merupakan indikator utama untuk menilai ketahanan APBN. Oleh karena itu, evaluasi komprehensif terhadap realisasi penerimaan negara sangat penting untuk menilai kapasitas fiskal dalam mendukung belanja negara dan menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.
Data Kementerian Keuangan RI (2026) menunjukkan bahwa kinerja penerimaan negara sepanjang tahun anggaran 2025 menghadapi tekanan cukup signifikan karena target yang ditetapkan tidak sepenuhnya tercapai. Total pendapatan negara tercatat Rp2.756,3 triliun, atau sekitar 91,7% dari outlook semester II sebesar Rp2.865,5 triliun, sehingga terjadi shortfall sekitar Rp109,2 triliun.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal pemerintah belum sepenuhnya optimal untuk menopang kebutuhan belanja negara, terutama di tengah tuntutan menjaga stabilitas ekonomi makro dan program prioritas nasional. Meski begitu, beberapa komponen penerimaan berperan sebagai penyangga fiskal, seperti PNBP yang mencapai Rp534,1 triliun (104,0% dari target APBN), serta bea keluar dengan realisasi Rp28,4 triliun, jauh melebihi target Rp4,4 triliun. Hal ini terutama didorong oleh kenaikan harga dan volume ekspor komoditas seperti CPO dan dibukanya kembali ekspor konsentrat tembaga.
Namun, capaian positif di beberapa pos penerimaan pada tahun 2025 tersebut belum mampu menutupi pelemahan dari sumber utama pendapatan negara. Struktur penerimaan Indonesia yang masih didominasi pajak dan cukai membuat kinerja keduanya sangat menentukan pencapaian target pendapatan secara keseluruhan.
Artinya, ketika realisasi pajak dan cukai melemah – baik karena perlambatan ekonomi, perubahan pola konsumsi, atau penyesuaian kebijakan fiskal – dampaknya langsung terlihat pada tidak tercapainya target penerimaan negara. Situasi ini akhirnya menimbulkan tekanan fiskal yang membatasi ruang gerak pemerintah dalam membiayai belanja negara dan menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.