Jumat, 30 Januari 2026 – 23:52 WIB
Jakarta, VIVA – Hasil survei terbaru dari Lembaga Center for Indonesian Strategic Action (CISA) menunjukkan bahwa 81,2 persen masyarakat Indonesia menolak keras gagasan agar institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ditempatkan di bawah kementerian.
Mayoritas publik menginginkan Polri tetap independen dan profesional, sehingga struktur saat ini dianggap tidak perlu diubah atau direformasi menjadi di bawah kementerian.
"Kategori tidak setuju mencapai 65,5 persen, dan jika digabung dengan kurang setuju (15,7 persen), maka total penolakan terhadap wacana Polri di bawah kementerian mencapai 81,2 persen responden," jelas Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa, di Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Dari angka 81,2 persen itu, rinciannya adalah 65,5 persen tidak setuju, disusul 15,7 persen kurang setuju. Sementara yang cukup setuju 7,4 persen, tidak menjawab 6,1 persen, setuju 4,2 persen, dan sangat setuju hanya 1,1 persen.
Tingkat persetujuan terhadap wacana ini sangat rendah. Gabungan kategori setuju (4,2%) dan sangat setuju (1,1%) hanya 5,3 persen.
Herry menyatakan temuan ini menunjukkan penolakan publik sangat kuat dan terkonsolidasi. Hal ini menggambarkan keinginan masyarakat agar Polri tetap independen, profesional, dan tidak terjerat kepentingan politik birokrasi.
"Hasil ini menegaskan bahwa masyarakat luas menghendaki Polri tetap berdiri sebagai institusi yang independen. Mereka memandang penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengganggu independensi dan netralitas kepolisian," kata Herry.
Survei juga menunjukkan 61 persen responden setuju Polri tetap independen, sementara 29 persen tidak setuju, dan sekitar 10 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
"Temuan ini menunjukkan dukungan terhadap independensi Polri relatif kuat, meski masih ada sebagian masyarakat yang belum punya sikap pasti. Ini mencerminkan perlunya informasi dan komunikasi publik yang lebih luas," ucap Herry.
Halaman Selanjutnya
Hasil survei tersebut juga menunjukkan mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian. Responden percaya independensi Polri penting untuk jamin penegakan hukum yang adil, sehingga mayoritas tetap mendukung Polri berada di bawah presiden.