Jakarta (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI akan mempercepat transformasi digital nasional pada tahun 2026, dengan fokus memaksimalkan infrastruktur yang ada untuk menghadirkan program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, kata Wakil Menteri Nezar Patria pada Kamis.
Patria menyebutkan kementerian telah menyiapkan fondasi kebijakan yang kuat dan sekarang harus bergerak cepat untuk melaksanakannya. Dia menekankan perlunya pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berani dengan tetap menjaga kehati-hatian dan akuntabilitas.
“Kita harus bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan lebih berani dalam mengambil keputusan, sambil tetap menjunjung tinggi akuntabilitas,” ujar Patria dalam sebuah pernyataan.
Dia mengatakan infrastruktur digital harus berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan alat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di semua daerah.
Untuk mencapai tujuan tersebut, tambah Patria, diperlukan perubahan budaya birokrasi ke arah yang lebih responsif, adaptif, dan lebih fokus pada hasil yang terukur.
Dia menjabarkan prioritas yang masih harus diselesaikan, termasuk memperluas jangkauan sinyal 4G di desa-desa terpencil dan tertinggal serta memperkuat pengembangan bakat digital, khususnya di bidang kecerdasan buatan.
Berita terkait: Indonesia siapkan peta jalan AI dan teknologi untuk pacu keuangan digital
Patria menegaskan pengawasan ruang digital juga harus diperkuat, seiring dengan penerapan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola sistem elektronik untuk perlindungan anak.
Agar agenda 2026 tetap on track, kementerian telah melakukan konsolidasi internal melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Pegawai untuk tahun ini.
Perjanjian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa belanja anggaran menghasilkan keluaran yang jelas dan terukur yang langsung bermanfaat bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ismail menyatakan penandatanganan dokumen di awal tahun merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan semua unit kerja di bawah prioritas bersama.
“Dokumen ini memastikan bahwa sejak awal 2026, setiap pegawai tau target mereka dan apa yang harus dicapai,” kata Ismail.
Dia menambahkan kementerian tetap berkomitmen menjalankan visi dan kebijakan presiden, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 dan rencana strategis kementerian.
Berita terkait: Digitalisasi perkuat kontrol publik dalam pembangunan desa: pemerintah
Penerjemah: Farhan Arda, Raka Adji
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2026