Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto telah memberikan intruksi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawit guna menjaga ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan.
Dalam rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu malam, Wahid memaparkan bahwa pada periode 2019 hingga 2024, Indonesia kehilangan sekitar 554.000 hektar sawah akibat perkembangan industri dan perumahan.
“Dalam pembahasan tadi, kami sampaikan langkah-langkah yang perlu konsultasi dengan Presiden, dan alhamdulillah beliau memberikan restu,” ujar Wahid.
Wahid menyatakan, kementeriannya telah melaksanakan beberapa langkah sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030, yang mewajibkan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Berdasarkan aturan ini, Wahid menekankan bahwa sawah yang tergolong LP2B wajib dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan. Luas lahan ini minimal harus mencakup 87 persen dari seluruh Lahan Baku Sawah (LBS).
Kementerian telah menetapkan seluruh LBS sebagai LP2B di daerah-daerah yang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)-nya belum memenuhi syarat minimal 87 persen. Kebijakan ini berlaku hingga pemerintah daerah menetapkan batas yang jelas antara LP2B yang dilindungi dan lahan yang boleh dikonversi.
Wahid menambahkan, daerah yang RTRW-nya belum memenuhi ambang 87 persen itu harus merevisi rencananya dalam waktu enam bulan untuk mencegah hilangnya lebih banyak lahan pertanian.
Pemerintah berkomitmen memperkuat kebijakan tata ruang dan pengelolaan lahan untuk melindungi sawah nasional sebagai aset strategis ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Berita terkait: Pemulihan 98.000 hektar sawah rusak di Sumatra
Berita terkait: Menteri dukung upaya Bali tekan alih fungsi lahan produktif
Penerjemah: Mentari Dwi Gayati, Cindy Frishanti Octavia
Editor: Arie Novarina
Hak Cipta © ANTARA 2026