Kamis, 29 Januari 2026 – 11:44 WIB
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa pembayaran iuran untuk Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza sebagian akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Saya pikir, sebagian besar akan dari anggaran juga, dari APBN," ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 29 Januari 2026.
Meski begitu, mantan kepala LPS ini menegaskan bahwa sumber pendanaan iuran tersebut masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hingga saat ini belum ada pembahasan detail maupun keputusan final.
"Nanti, itu kita belum diskusikan. Tapi pada suatu saat nanti Presiden akan memberi tugas ke saya," jelas dia.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono telah membuka suara mengenai iuran yang dibayarkan oleh anggota Dewan Perdamaian. Dia menyebut bahwa iuran itu antara lain akan digunakan untuk dana rekonstruksi di Gaza, Palestina.
Sugiono menegaskan bahwa iuran tersebut bukanlah sebuah kewajiban atau syarat mutlak untuk menjadi anggota Board of Peace. Menurutnya, Indonesia memutuskan untuk berpartisipasi dalam dewan tersebut sebagai bentuk komitmen.
"Presiden memutuskan untuk ikut berpartisipasi. Jadi begini, ini bukan membership fee. Tapi kalau kita lihat kronologinya, pembentukan Board of Peace ini merupakan upaya untuk menyelesaikan situasi di Gaza, termasuk upaya rekonstruksi," kata Sugiono kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (28/1).
"Lalu, rekonstruksi ini siapa yang bayar? Dananya dari mana? Karena itulah, anggota-anggota yang diundang diajak untuk berpartisipasi," tambahnya.
Lebih lanjut, Sugiono menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk membayar iuran tersebut. Pembayaran dilakukan secara sukarela.
"Tidak, tidak (wajib). Semua negara yang diundang berhak menjadi anggota selama tiga tahun. Itu bunyi piagamnya. Tapi, jika sebuah negara ikut berkontribusi, misalnya satu miliar dolar, maka status keanggotaannya menjadi permanen," papar dia.