JAKARTA (Reuters) – Indonesia sedang mengevaluasi regulasi yang dirancang untuk mengurangi impor lebih dari 3.000 produk, kata seorang pejabat senior Kementerian Perdagangan pada hari Jumat, menyusul kekhawatiran industri bahwa aturan tersebut dapat mengganggu rantai pasok domestik dan mengganggu ekspor.
Ekonomi terbesar di Asia Tenggara mengeluarkan regulasi akhir tahun lalu untuk memperketat pengawasan terhadap banyak barang impor, mulai dari bahan makanan hingga alat tangan hingga bahan kimia. Otoritas mengatakan mereka merespons keluhan dari asosiasi bisnis tentang dampak masuknya barang impor di pasar lokal.
Tetapi kelompok bisnis sejak itu mengatakan aturan baru, yang mulai berlaku pada 10 Maret, telah membatasi akses mereka ke beberapa bahan baku yang mereka butuhkan.
“Semuanya masih dalam evaluasi, kami terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” kata pejabat Kementerian Perdagangan Budi Santoso kepada Reuters.
Menyusul keluhan dan peringatan kekurangan, kementerian perdagangan bulan lalu melonggarkan pembatasan untuk suku cadang pesawat dan bahan baku untuk industri plastik. Tetapi kelompok bisnis mengatakan perlu adanya relaksasi aturan lebih lanjut.
Pemerintah tidak melarang impor di bawah aturan yang kompleks, tetapi memerlukan perlakuan yang berbeda antara barang. Sebagian besar importir diwajibkan untuk mendapatkan izin dan barang harus diperiksa di pos pemeriksaan bea cukai.
Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) mengatakan pembatasan impor bahan makanan, seperti campuran fortifikasi, berarti stok saat ini hanya akan bertahan beberapa bulan. Campuran fortifikasi, yang meningkatkan kandungan gizi, diwajibkan oleh standar nasional untuk dicampurkan ke dalam makanan olahan seperti tepung dan minyak goreng.
“Kami tidak ingin bahan baku termasuk dalam daftar pembatasan. Jika mereka membatasi produk jadi, itu baik, tetapi untuk bahan baku, itu seharusnya tidak dibuat rumit,” kata ketua GAPMMI Adhi S. Lukman.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengatakan pembatasan yang ditargetkan secara tidak tepat dapat mengganggu operasi di industri yang berorientasi ekspor, termasuk otomotif, peleburan mineral, dan manufaktur elektronik, serta sektor makanan dan minuman.
(Dilaporkan oleh Bernadette Christina dan Stefanno Sulaiman; Disunting oleh Gayatri Suroyo dan Barbara Lewis)