Panggilan Marco Rubio dengan PM Shia al-Sudani terjadi saat Irak diprediksi akan menyongsong pemerintahan baru di tengah ketegangan AS-Iran.
Diterbitkan Pada 26 Jan 2026
Klik untuk membagikan di media sosial
share2
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, telah berbicara dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani, menyusul alih-tahanan narapidana terkait ISIL (ISIS) dari Suriah ke Irak. Dalam percakapan itu, ia mendorong Baghdad untuk mempertahankan otonomi dari Iran di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran.
Dalam siaran pers, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan Rubio dan al-Sudani berbicara pada hari Minggu, di mana diplomat senior AS tersebut “memberikan apresiasi atas inisiatif dan kepemimpinan Pemerintah Irak dalam mempercepat pengalihan dan penahanan teroris ISIS”.
Artikel Rekomendasi
list of 4 items
end of list
Pada hari Rabu, militer AS menyatakan telah memindahkan 150 tahanan pertama dari sebuah fasilitas penahanan di Hasakah, Suriah, ke lokasi aman di Irak. Hal ini terjadi seiring dengan pengambilalihan kendali lebih banyak wilayah oleh angkatan bersenjata Suriah yang sebelumnya dikuasai oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi. Militer berencana memindahkan hingga 7.000 orang ke Irak.
Langkah ini merepresentasikan sebuah pergeseran besar dalam cara AS menangani perangnya melawan ISIL, yang secara historis mengandalkan hubungan lebih dari satu dekade dengan SDF, beralih ke kerja sama dengan pemerintah Suriah dan Baghdad. SDF sebelumnya dilatih dan dipersenjatai oleh AS dalam perang melawan ISIL.
‘Kami Mengawasi Iran’
Panggilan pada hari Minggu itu juga terjadi ketika Irak diperkirakan akan menyambut kembali Nouri al-Maliki sebagai perdana menteri setelah lebih dari 10 tahun. Al-Maliki pertama kali menjadi perdana menteri pada 2006 dengan dukungan AS. Hubungannya dengan AS memburuk setelah dituding menerapkan kebijakan sektarian yang memicu kebangkitan ISIL di Irak.
Rubio menyatakan “Irak dapat sepenuhnya mewujudkan potensinya sebagai kekuatan penstabil, kemakmuran, dan keamanan di Timur Tengah” seiring dengan perkiraan terbentuknya pemerintahan baru di Baghdad.
“Menteri menekankan bahwa pemerintahan yang dikendalikan Iran tidak akan mampu mengutamakan kepentingan Irak dengan sukses, menjaga Irak dari konflik regional, atau memajukan kemitraan saling menguntungkan antara Amerika Serikat dan Irak,” ujar Rubio, menurut juru bicara Departemen Luar Negeri, Tommy Pigott.
Sementara itu, AS telah memindahkan aset-aset militernya di Timur Tengah. Pada hari Kamis, Presiden Donald Trump menyatakan sebuah “armada” kapal perang sedang menuju Teluk dengan Iran sebagai titik fokus.
p>Selama unjuk rasa besar yang mengguncang Iran mulai akhir Desember lalu, Trump berulang kali mengancam akan melakukan intervensi militer, sehingga mendorong Teheran berjanji membalas. AS menyerang tiga situs nuklir Iran pada Juni lalu selama perang 12 hari Israel dengan Teheran.
“Kami mengawasi Iran. Kami punya pasukan besar yang menuju Iran,” kata Trump mengenai armada tersebut.
AS menginvasi Irak pada 2003, menyebabkan negara itu terjerumus dalam kekacauan politik dan kebangkitan al-Qaeda kemudian ISIL. Pasukan AS menarik diri pada 2009.
Washington khawatir dengan pengaruh kelompok bersenjata Syiah pro-Iran yang turut membantu dalam perang melawan ISIL.