Pangkalpinang (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengumumkan rencana menerapkan Harga Perolehan Minimum (HPM) untuk timah. Tujuannya agar memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Dalam waktu dekat, saya akan terbitkan Harga Perolehan Minimum buat timah supaya harga di masyarakat tetap stabil,” kata Lahadalia pada Minggu, setelah melantik Ketua DPD Partai Golkar Bangka Belitung.
Dia menekankan, provinsi yang kaya sumber daya alam—khususnya timah—ini butuh regulasi yang tepat dan restrukturisasi pertambangan. Hal ini agar kekayaan alamnya benar-benar dirasakan masyarakat setempat.
“Regulasi HPM ini dirancang untuk menstabilkan harga bijih timah, sehingga para penambang dan pengusaha bisa sejahtera,” jelasnya.
Menurut menteri, Kementerian ESDM sedang berkoordinasi dengan DPR untuk mempercepat penerbitan regulasi tersebut.
Tujuannya adalah menjaga harga tetap stabil bagi publik sekaligus mendorong investasi di industri pengolahan timah provinsi itu.
Lahadalia menekankan, investasi di sektor timah harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bangka Belitung.
“Investasi harus tumbuh bersama masyarakat. Ketika investasi berkembang, perekonomian lokal juga harus ikut maju,” ujarnya.
Penerjemah: Aprionis, Cindy Frishanti Octavia
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Hak Cipta © ANTARA 2026