loading…
Ridwan Al-Makassary, Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Direktur Center of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII. Foto/Dok.Pribadi
Ridwan Al-Makassary
Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
Direktur Center of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII.
Pada 22 Januari 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah membentuk “Board of Peace” (Dewan Perdamaian) untuk Gaza di acara Davos, Swiss. Reaksi publik dunia terbelah. Sebagian menyambut dengan harapan, sebagian lainya malah mengernyitkan dahi tanda ragu dan bingung.
Seperti biasanya, Trump nggak cuma bawa kebijakan, tapi juga sepertinya membawa narasi hegemonik yang menantang diplomasi multilateral PBB. Di tengah dunia yang lelah melihat tragedi Gaza tak berujung, inisiatif ini terdengar seperti tanda dimulainya babak baru.
Tapi, pertanyaan moral dan strategis yang muncul adalah: apa ini beneran jalan damai atau cuma labirin geopolitik? Tulisan ini mencoba mendiskusikan keberadaan Dewan Perdamaian dari perspektif yang lebih luas.
Trump menyebut pembentukan dewan ini sebagai kendaraan untuk mengakhiri perang yang berkepanjangan, membangun kembali Gaza yang hancur, dan menciptakan arsitektur regional yang lebih “aman”. Secara retoris, kata “perdamaian” adalah mantra universal yang membuat banyak negara, termasuk negara Muslim, merasa harus ikut agar “tidak dituduh mengabaikan rakyat Palestina”.
Di sini ada potensi keuntungan: diplomasi baru bisa menggerakkan lagi modal politik global yang macet, negara-negara Muslim dapat ruang koordinasi lebih nyata, donor internasional punya saluran baru, dan rekonstruksi Gaza nggak terjebak birokrasi berbelit.
Lensa teori realisme menjelaskan bahwa sistem internasional adalah arena anarkis dimana negara bertindak untuk kepentingan nasionalnya, bukan atas dasar moral. Dalam logika ini, Dewan Perdamaian bukanlah “altruisme geopolitik”, tapi bisa dilihat sebagai alat untuk memaksimalkan pengaruh AS di Timur Tengah, menjaga dominasi atas sekutu kunci seperti Israel, dan menahan pengaruh aktor lain seperti Cina dan Iran.
Alhasil, “Perdamaian” di sini menjadi instrumen kekuasaan, bukan tujuan etis. Makanya dewan ini diluncurkan bukan dari markas PBB, tapi dari Davos, yang merupakan simbol kekuatan ekonomi-politik global, bukan simbol legitimasi internasional.