Rabu, 21 Januari 2026 – 21:44 WIB
Jakarta, VIVA – Forum Bahtsul Masail para Kiai se-Jawa Barat dan DKI Jakarta mengadakan pertemuan membahas permasalahan di dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pertemuan itu digelar di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, beberapa waktu lalu.
Selain membahas pemberhentian Ketua Umum Gus Yahya terkait isu zionisme dan pemberhentian pengurus yang terlibat atau berpotensi korupsi kuota haji, forum ini juga merumuskan landasan keagamaan untuk mempercepat penyelenggaraan Muktamar PBNU.
“Para kiai menyuarakan percepatan Muktamar. Tujuannya agar NU lepas dari jaringan zionisme dan lingkaran korupsi yang sedang ditangani KPK terhadap beberapa oknum petinggi PBNU. Dengan begitu, nama baik NU diharapkan bisa pulih cepat. Pembahasan menggunakan argumentasi keagamaan,” kata Pengasuh Pesantren Kempek, Kiai Muhammad Shofi Bin Mustofa Aqiel, dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026).
Ilustrasi Muktamar ke-35 NU
Menurutnya, ada alasan kuat muktamar harus dipercepat untuk menghindari mafsadat (kerusakan) yang sedang berlangsung.
Kiai Shofi menjelaskan, kepemimpinan PBNU saat ini dinilai tidak efektif sejak pemecatan Gus Yahya sebagai Ketum oleh Rois Aam dan Syuriyah. Karena ada indikasi tata kelola keuangan organisasi yang tidak sesuai syariat dan UU, serta keterkaitan dengan jaringan zionisme internasional, ditambah kasus korupsi dana haji, maka percepatan muktamar diperlukan.
Kedua, pemecatan Gus Yahya menciptakan dualisme kepemimpinan antara syuriyah dan tanfidziyah, yang masing-masing mengklaim sah secara hukum (AD/ART).
“Saat ini ada dua Ketum, yaitu KH. Zulfa Musthofa sebagai PJ Ketum menggantikan Gus Yahya, dan Gus Yahya sendiri yang masih mengklaim sebagai Ketum PBNU. Jika ini dibiarkan, tidak sehat bagi organisasi,” ujar Kiai Shofi.
Kiai Shofi juga mengungkapkan terjadi perpecahan dan polarisasi di kalangan warga NU, yang menimbulkan kerenggangan dan ketegangan.
Halaman Selanjutnya
Kepengurusan PBNU saat ini, terutama Gus Yahya, dinilai tak layak lagi dan sudah kehilangan legitimasi, baik moral, spiritual, sosial, maupun politik.