Remunerasi Tertunda, Karyawan RSUD Bekasi Terpaksa Gunakan Pinjol untuk Hidup

Ringkasan Berita:

Keterlambatan bayar remunerasi di RSUD Chasbullah Abdulmajid Bekasi pengaruhi kesejahteraan pegawai.
Beberapa pegawai sampai harus berutang dan pakai pinjol karena pembayaran belum lunas hingga Januari 2026.
Masalah ini diduga terkait utang RSUD sekitar Rp70 miliar dan kebijakan rasionalisasi pendapatan.
Pegawai khawatir layanan kesehatan terganggu dan minta Pemkot Bekasi segera selesaikan tunggakan.

Laporan jurnalis TribunBekasi.com, Rendy Rutama Putra

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI TIMUR – Keterlambatan pembayaran remunerasi di RSUD Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi mulai berdampak serius pada kesejahteraan pegawainya.

Beberapa karyawan mengaku terpaksa berutang, bahkan menggunakan pinjaman online (pinjol), untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Salah satu pegawai RSUD Kota Bekasi yang tidak mau disebut namanya mengatakan, hingga Januari 2026, masih ada beberapa bulan dimana remunerasi belum dibayar penuh.

Menurutnya, hak pendapatan pegawai masih tertunggak sejak beberapa bulan belakangan.

“Remunerasi kami belum dibayar lengkap. Pembayaran baru sampai bulan November, padahal sekarang sudah Januari. Akhirnya banyak yang terpaksa pinjam kemana-mana, bahkan ada yang pakai pinjol,” kata seorang pegawai itu, Kamis (15/1/2026).

Baca juga: RSUD Kota Bekasi Punya Utang Rp 70 Miliar, Warga Khawatir Pelayanan Tidak Maksimal

Dia menjelaskan, keterlambatan ini membuat kondisi keuangan pegawai semakin susah.

Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan paling dasar seperti makan, beberapa pegawai terpaksa meminjam uang dalam jumlah kecil.

“Beli beras aja ada yang pinjam Rp300 ribu. Ada juga yang akhirnya ke pinjol karena sudah benar-benar tidak ada pilihan lain,” jelasnya.

Berdasarkan informasi yang didapat pegawai, masalah keterlambatan ini diduga terkait dengan kondisi keuangan RSUD yang masih punya beban utang sampai sekitar Rp70 miliar.

Selain itu, manajemen RSUD juga dikabarkan akan menerapkan kebijakan rasionalisasi pendapatan pegawai mulai Januari 2025.

“Uang transport yang biasanya Rp1 juta, sekarang dipotong Rp200 ribu sampai Rp300 ribu. Yang paling terasa itu uang jaga malam, dari Rp62.500 sekarang cuma Rp25.000,” ujarnya.

Para pegawai menilai, masalah kesejahteraan ini bisa berpengaruh pada kualitas pelayanan kesehatan ke masyarakat.

Meskipun begitu, mereka mengaku tetap berusaha menjalankan tugas dengan profesional.