Lebih dari dua lusin kendaraan Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) yang beroperasi di wilayah Minneapolis-St. Paul "saat ini tidak memiliki lampu darurat dan sirine yang diperlukan" untuk mematuhi "persyaratan penegakan hukum," menurut sebuah justifikasi kontrak yang diterbitkan dalam register federal pada Selasa.
Dokumen tersebut membenarkan pembayaran ICE sebesar $47.330,49 kepada Whelen Engineering Company, sebuah perusahaan dari Connecticut yang berspesialisasi dalam "teknologi peringatan dan pencahayaan darurat," untuk 31 kit "ATLAS1" — kemungkinan salah ketik untuk ATLAS, nama produk yang dijual Whelen — yang di situs web perusahaan digambarkan sebagai "Kit Lampu dan Sirine Perjalanan yang Dapat Diadaptasi." Dokumen itu menjelaskan bahwa kit ATLAS akan "memungkinkan kendaraan segera operasional dan mematuhi persyaratan penegakan hukum untuk mendukung operasi pembesaran (surge) saat ini" dari kantor Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) St. Paul, yang menjalankan operasi di Minnesota, Dakota Utara, dan Dakota Selatan.
"Kendaraan-kendaraan ini dikerahkan sebelum dipasangi perlengkapan tetap dan saat ini kekurangan lampu darurat dan sirine yang diperlukan untuk penggunaan operasional," bunyi dokumen tersebut.
Dokumen itu juga menyatakan bahwa karena "sifat misi yang sensitif terhadap waktu" yang dilakukan agen HSI, menunggu "pemasangan perlengkapan tetap" pada kendaraan dinas dengan lampu dan sirine "akan berdampak negatif pada kesiapan operasional, keselamatan petugas penegak hukum, dan keselamatan publik."
Panduan HSI terbaru untuk agen yang melakukan "mengemudi darurat" — didefinisikan sebagai mengemudi selama "tugas resmi," seperti pengejaran risiko rendah atau tinggi, yang mungkin memerlukan melanggar batas kecepatan atau hukum lalu lintas tertentu — tampaknya terbit pada 2012. Panduan itu menyatakan bahwa kendaraan HSI apa pun tanpa lampu dan sirine "tidak boleh digunakan" dalam mengemudi darurat, kecuali petugas "sedang melakukan pengawasan atau menanggapi peristiwa yang dapat berdampak buruk atau mengancam nyawa, kesehatan, atau properti atau memerlukan respons penegakan hukum segera."
Panduan itu menambahkan bahwa jika petugas HSI mengemudi dalam keadaan darurat tetapi kendaraannya tidak memiliki lampu atau sirine, mereka "harus menghentikan" partisipasi mereka dalam operasi penegakan hukum, dan petugas dari instansi penegak hukum lain yang memiliki lampu dan sirine harus mengambil alih. Petugas HSI ini "dapat terus membantu dalam peran pendukung, jika diperlukan."
Panduan tersebut tidak menentukan jumlah atau lokasi pasti lampu yang harus ada pada kendaraan darurat, tetapi menyatakan bahwa petugas bertanggung jawab untuk meninjau statuta negara bagian setempat mengenai lampu dan sirine darurat. Hukum negara bagian Minnesota mewajibkan pengemudi penegak hukum dan darurat untuk "membunyikan sinyal audibel melalui sirine" dan memiliki setidaknya satu lampu merah di depan kendaraan, di antara ketentuan lainnya.
ICE tidak segera menanggapi permintaan komentar dari WIRED.
Menurut daftar produk Kit ATLAS di situs web Whelen, kit tersebut mencakup beberapa item yang juga dijual terpisah oleh perusahaan, termasuk lightheads dan lightbars, serta penguat sirine dan speaker. Kit ini datang dalam kasus portabel yang menyerupai koper beroda dan sebuah perangkat kecil dengan mikrofon dan tombol untuk mengontrol item lainnya. Whelen menggambarkan ATLAS sebagai "dirancang untuk pemasangan cepat" pada kendaraan apa pun, terlepas dari merek atau modelnya" dan ideal untuk "penegakan hukum yang bergerak."
Pemberitahuan kontrak ini muncul enam hari setelah petugas ICE Jonathan Ross menembak mati Renee Nicole Good (37) di dalam mobilnya di Minneapolis, yang memicu protes besar-besaran dan membanjirnya influencer sayap kanan yang berusaha mengambil keuntungan dari kekacauan tersebut. Setelah Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem mengumumkan bahwa ratusan petugas ICE tambahan akan bergabung dengan 2.000 petugas yang sudah berada di wilayah Minneapolis, Negara Bagian Minnesota serta kota Minneapolis dan St. Paul mengajukan gugatan federal terhadap DHS dan pejabat-pejabat tingginya, meminta hakim menghentikan operasi penegakan hukum imigrasi federal yang sedang berlangsung di negara bagian tersebut.