Media pemerintah Iran menyatakan puluhan anggota pasukan keamanan tewas dalam unujuk rasa di negara yang terdampak sanksi ini, yang dipicu krisis ekonomi parah. Sementara itu, Ketua Parlemen memperingatkan Amerika Serikat dan Israel akan serangan balasan jika Washington menyerang Republik Islam.
Televisi negara melaporkan pada Minggu (12/1) bahwa 30 anggota polisi dan pasukan keamanan tewas di Provinsi Isfahan. Sementara itu, Komandan Unit Khusus Komando Penegak Hukum menyebut delapan pasukan keamanan tewas pada 8 dan 9 Januari selama operasi meredam kerusuhan di berbagai kota.
Palang Merah Iran, di sisi lain, melaporkan satu anggota timnya meninggal dunia akibat serangan terhadap salah satu gedung bantuan mereka di Gorgan, ibu kota Provinsi Golestan.
Angka-angka yang dilaporkan ini muncul ketika otoritas Iran meningkatkan upaya meredam unjuk rasa terbesar dalam beberapa tahun terakhir, yang telah menyaksikan ribuan warga turun ke jalan akibat kemarahan atas melonjaknya biaya hidup dan inflasi.
Kementerian Dalam Negeri menyatakan “kerusuhan” secara berangsur mereda, sementara Jaksa Agung memperingatkan bahwa mereka yang terlibat dalam kerusuhan dapat menghadapi hukuman mati.
Ancaman Trump
Berbicara di parlemen pada Minggu setelah ancaman serangan militer oleh Presiden AS Donald Trump, Mohammad Baqer Qalibaf memperingatkan AS agar tidak melakukan “kesalahan perhitungan”.
“Mari kami tegaskan: dalam kasus serangan terhadap Iran, wilayah pendudukan (Israel) serta semua pangkalan dan kapal AS akan menjadi target sah kami,” kata Qalibaf, mantan komandan Garda Revolusi Iran.
Melaporkan dari Tehran, jurnalis Al Jazeera Tohid Asadi menyatakan kata-kata Qalibaf merupakan “eskalasi level baru, setidaknya secara retorika”.
Beberapa anggota parlemen dilaporkan bergegas ke podium di parlemen Iran, meneriakkan: “Mati bagi Amerika!”
Asadi mengatakan pihak berwenang “berusaha menarik garis pemisah antara pengunjuk rasa dan apa yang mereka sebut perusuh, atau apa yang oleh Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei disebut sebagai saboteur”.
“Mereka menyatakan memahami situasi dan kompleksitas terkait kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat,” ujarnya, menambahkan bahwa Qalibaf dalam pernyataannya lebih awal hari itu mengakui hak rakyat untuk berpartisipasi dalam unjuk rasa.
Trump mengatakan pada Sabtu (11/1) bahwa AS “siap membantu” saat para pengunjuk rasa di Iran menghadapi tindakan keras yang semakin intensif oleh otoritas.
“Iran sedang melihat KEBEBASAN, mungkin seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. AS siap membantu!!!” tulis Trump dalam sebuah postingan di Truth Social, tanpa penjelasan rinci.
Komentarnya ini muncul sehari setelah ia menyatakan Iran sedang dalam “masalah besar” dan sekali lagi memperingatkan bahwa ia dapat memerintahkan serangan.
“Itu bukan berarti menempatkan pasukan di darat, tetapi berarti memukul mereka sangat, sangat keras – di titik yang menyakitkan,” kata presiden AS itu.
Sementara itu, pemadaman internet nasional di Iran masih berlaku dan telah berlangsung lebih dari 60 jam, menurut pemantau Netblocks.
“Tindakan sensor ini merupakan ancaman langsung bagi keselamatan dan kesejahteraan warga Iran pada momen krusial bagi masa depan negara,” bunyi pernyataan Netblocks pada Minggu, dengan menambahkan bahwa pemadaman tersebut “kini telah melampaui tanda 60 jam”.
Peringatan dari Angkatan Darat
Kepala Kepolisian Iran, Ahmad-Reza Radan, dikutip media pemerintah pada Minggu menyatakan bahwa level konfrontasi dengan para perusuh telah ditingkatkan.
Angkatan Darat Iran menyatakan pada Sabtu bahwa mereka akan membela “kepentingan nasional” negara sambil menuduh Israel dan “kelompok teroris bermusuhan” berupaya “merongrong keamanan publik negara” di tengah gerakan protes yang berkembang pesat.
“Angkatan Darat, di bawah komando Panglima Tertinggi, bersama angkatan bersenjata lainnya, selain memantau pergerakan musuh di kawasan, akan dengan teguh melindungi dan menjaga kepentingan nasional, infrastruktur strategis negara, dan properti publik,” bunyi pernyataan tersebut.
Demonstrasi sejak akhir Desember ini merupakan yang terbesar di Iran sejak gerakan protes 2022-2023 yang dipicu oleh meninggalnya Mahsa Amini dalam tahanan, yang ditangkap karena diduga melanggar aturan ketat kode berpakaian bagi perempuan di negara tersebut.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia mendesak pengendalian diri di tengah laporan korban jiwa dan penangkapan massal terkait protes. LSM Iran Human Rights yang berbasis di Norwegia menyatakan setidaknya 51 pengunjuk rasa, termasuk sembilan anak-anak, tewas oleh pasukan keamanan, dan ratusan lainnya luka-luka.