Penguasa Militer Perluas Kekuasaan Darurat, Peringatkan Warga dan Aset Bisa Disita
Diterbitkan pada 28 Des 2025
Para penguasa militer Niger telah menyetujui mobilisasi umum dan mengizinkan penyitaan orang serta barang seiring intensifikasi perlawanan terhadap kelompok bersenjata di seluruh negeri, menurut pernyataan pemerintah.
Keputusan ini diambil usai rapat kabinet pada Jumat dan menandai eskalasi besar oleh junta militer, yang merebut kekuasaan melalui kudeta pada Juli 2023 yang menggulingkan presiden terpilih secara demokratis, Mohamed Bazoum.
“Orang, properti, dan layanan dapat direkuisisi selama mobilisasi umum untuk berkontribusi pada pertahanan tanah air, sesuai dengan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku,” demikian pernyataan pemerintah yang dikeluarkan Sabtu malam.
“Setiap warga negara diwajibkan untuk segera menanggapi setiap perintah panggilan atau penarikan, mematuhi tanpa penundaan penerapan langkah-langkah pertahanan tanah air, dan tunduk pada kebutuhan requisisi,” imbuhnya.
Otoritas menyatakan langkah-langkah ini bertujuan untuk “menjaga keutuhan wilayah nasional” dan “melindungi populasi” di tengah serangan terus-menerus dari kelompok bersenjata yang beroperasi di beberapa wilayah.
Niger telah terjerat dalam konflik bersenjata mematikan selama lebih dari satu dekade, dengan kekerasan terkait pejuang yang berafiliasi dengan al-Qaeda dan kelompok ISIL (ISIS). Hampir 2.000 orang tewas berdasarkan data dari Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED).
Wilayah tenggara negara itu juga kerap diserang oleh Boko Haram dan kelompok pecahannya, ISIL affiliate in West Africa Province (ISWAP), yang semakin membebani angkatan keamanan Niger.
Perintah mobilisasi ini muncul lima tahun setelah Niger memperluas angkatan bersenjatanya menjadi sekitar 50.000 pasukan dan menaikkan usia pensiun perwira tinggi dari 47 menjadi 52 tahun. Sejak berkuasa, junta juga mendorong warga untuk memberikan kontribusi keuangan “sukarela” ke dana yang diluncurkan pada 2023 untuk mendukung pengeluaran militer dan proyek pertanian.
Tak lama setelah kudeta, penguasa Niger memerintahkan pasukan Prancis dan Amerika Serikat—yang sebelumnya mendukung operasi melawan pemberontak—untuk menarik diri dari negara itu.
Sejak itu, Niger telah memperdalam kerja sama keamanan dengan tetangganya, Mali dan Burkina Faso, yang juga diperintah oleh junta militer. Ketiga negara Sahel itu telah membentuk pasukan gabungan berjumlah 5.000 tentara, yang dipresentasikan sebagai respons regional terhadap kelompok bersenjata sekaligus semakin menjauhkan diri dari mitra-mitra Barat.
Kisah-Kisah Rekomendasi