Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) mengumumkan pada Senin bahwa mereka melarang drone dan komponen drone buatan luar negeri baru karena masalah keamanan nasional. Langkah ini berpotensi mengganggu industri drone karena bertujuan untuk menyingkirkan merek-merek populer asal Tiongkok dari pasar AS.
FCC menyatakan bahwa larangan ini menyusul tinjauan yang menyimpulkan drone dan suku cadang drone buatan di luar AS menimbulkan “risiko yang tidak dapat diterima bagi keamanan nasional Amerika Serikat serta keselamatan dan keamanan warga AS.”
Akibatnya, drone dan komponen buatan luar negeri telah dimasukkan ke dalam ‘Daftar Terlingkupi’ FCC, yang mencakup layanan dan peralatan komunikasi yang dilarang di AS karena risiko keamanan.
Dalam sebuah lembar fakta, FCC mengarahkan pada potensi bahaya di acara-acara besar mendatang, termasuk Piala Dunia FIFA 2026, perayaan America250, dan Olimpiade Musim Panas 2028 di Los Angeles, sebagai alasan untuk mengambil langkah-langkah tambahan guna mengamankan ruang udara AS.
Larangan ini tidak berlaku untuk drone yang telah dibeli sebelumnya, juga tidak melarang pengecer menjual model yang sebelumnya sudah disetujui. Lembar fakta itu juga menyatakan bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dan Departemen Pertahanan dapat memberikan pengecualian untuk model-model baru tertentu jika dinilai tidak menimbulkan risiko keamanan.
Larangan baru ini berawal dari undang-undang pertahanan yang disahkan tahun lalu, yang meminta tinjauan atas risiko keamanan nasional dari drone buatan luar negeri, dengan fokus khusus pada perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti SZ DJI Technology dan Autel Robotics. Batas waktu untuk tinjauan tersebut adalah 23 Desember.
Meski demikian, upaya untuk membatasi drone buatan Tiongkok di AS telah berlangsung hampir satu dekade. Pada 2017, Angkatan Darat AS melarang penggunaan drone DJI karena kekhawatiran keamanan siber. DHS juga pernah memperingatkan dalam sebuah memo internal bahwa drone buatan Tiongkok berpotensi mencuri data penerbangan sensitif dan mengirimkannya ke pabrikannya.
Keputusan ini telah memicu tentangan di komunitas drone AS. Dalam beberapa tahun terakhir, drone telah meledak popularitasnya di kalangan penghobi, lembaga penegak hukum, dan bisnis. Kini, drone umum dipakai untuk syuting, properti, keamanan, pertanian, dan pemetaan.
DJI diperkirakan menguasai sekitar 70% hingga 90% pangsa pasar drone komersil, pemerintah daerah, dan penghobi di AS, seperti dilaporkan The Wall Street Journal. Menurut surat kabar tersebut, beberapa pengguna drone telah mulai menimbun model DJI untuk mengantisipasi larangan ini.
Juru bicara DJI menyatakan dalam pernyataan tertulisnya kepada Gizmodo bahwa perusahaan “kecewa” dengan keputusan tersebut dan mengatakan bahwa kekhawatiran soal praktik keamanan data DJI tidak didasari oleh bukti.
“Sebagai pemimpin industri, DJI telah mendorong pasar yang terbuka dan kompetitif yang menguntungkan semua konsumen dan pengguna komersial AS, dan akan terus melakukannya,” ujar juru bicara itu. “Produk DJI termasuk yang paling aman dan terjamin di pasar, didukung oleh bertahun-tahun tinjauan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah AS dan pihak ketiga independen.”