Jakarta (ANTARA) – Pemerintah didesak untuk menerapkan kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif guna memastikan keberlanjutan jurnalisme Indonesia di tengah gangguan yang berlangsung di industri media.
“Kalau misalnya kita minta keterlibatan negara, kuncinya adalah menemukan keseimbangan – bagaimana pemerintah bisa berperan tanpa mengganggu kemandirian kami. Kebijakan apapun itu jangan diskriminatif. Harus adil,” ujar Anggota Dewan Ahli Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Wahyu Muryadi, di Jakarta, Selasa.
Wahyu menyatakan keterlibatan pemerintah dalam perumusan kebijakan mencerminkan tantangan besar yang dihadapi industri media, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan perluasan platform media sosial yang cepat.
“Kita masih menghadapi PHK massal. Dalam tiga tahun terakhir, pers Indonesia mengalami guncangan terbesar dalam sejarahnya. Dewan Pers mencatat setidaknya 1.200 PHK di sektor media televisi selama 2023–2024,” katanya.
Dia menambahkan bahwa ekosistem media yang sejahtera dan berkelanjutan belum tercapai. Menurut Wahyu, peringkat kebebasan pers Indonesia juga menurun.
“Ketika kita bicara indeks kebebasan pers, peringkat Indonesia menurun dari posisi 111 pada 2024 menjadi 127 di 2025,” ujarnya.
Wahyu menekankan bahwa perumusan kebijakan baru dapat membantu mengatasi tantangan ini, mencatat bahwa banyak organisasi media masih bergelut secara finansial.
Dia mengatakan intervensi pemerintah bisa berupa insentif fiskal bagi perusahaan media, menekankan bahwa dialog lebih lanjut antara pers dan negara diperlukan untuk memastikan kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik.
“Ini bisa mencakup insentif pajak untuk percetakan, misalnya. Meski di era digital, hal itu mungkin sudah tidak sepenuhnya relevan. Langkah-langkah terkait pajak lainnya bisa dibahas jika perlu, tapi jangan sampai menimbulkan beban baru bagi media,” jelasnya.
Wahyu menyimpulkan bahwa diskusi mengenai isu-isu terkait media, seperti yang digelar dalam Kaleidoskop Media Massa 2025, sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan industri media Indonesia di masa depan.
Berita terkait: Editor Forum launch No Tax for Knowledge to uphold quality information
Berita terkait: Indonesian govt ensures Publisher Rights Committee works independently
Penerjemah: Benardy, Azis Kurmala
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025