Jakarta (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengatakan pada hari Sabtu bahwa 30 ton beras yang didonasikan oleh organisasi kemanusiaan dari Uni Emirat Arab akan dibagikan kepada korban banjir melalui organisasi Islam Muhammadiyah.
“Ini bukan bantuan pemerintah-ke-pemerintah. Bantuan ini berasal dari organisasi non-pemerintah,” kata Nasution.
Dia menjelaskan bahwa karena bantuan tersebut bukan dari pemerintah asing, pemerintahan kota Medan memutuskan untuk mempercayakan penyalurannya kepada Muhammadiyah. Alasannya karena jaringan akar rumput Muhammadiyah yang luas dan pengalaman panjang mereka dalam operasi kemanusiaan dan tanggap bencana.
Nasution juga menegaskan bahwa bantuan itu tidak akan dikembalikan ke negara asalnya, menjawab kebingungan publik sebelumnya mengenai statusnya.
“Tidak akan dikirim balik. Karena bantuan ini dari LSM, maka diserahkan ke LSM Indonesia, yaitu Muhammadiyah, yang akan menyalurkannya langsung ke warga terdampak,” ujarnya.
Ketua Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut baik kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara dan mitra kemanusiaan dari Uni Emirat Arab kepada organisasinya.
Dia mengatakan Muhammadiyah tetap berkomitmen untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana di seluruh Indonesia, terlepas dari apakah status darurat telah ditetapkan secara resmi atau belum.
“Dalam kerja kemanusiaan kami, kami tidak memprioritaskan status bencana. Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, saat itulah Muhammadiyah turun tangan,” kata Nashir.
Nashir menambahkan bahwa prinsip panduan organisasi dalam tanggap bencana adalah bertindak cepat dan efektif, bukan berfokus pada publikasi.
“Pendekatan kami adalah sedikit bicara dan lebih banyak bekerja. Kami mengutamakan aksi yang nyata, cepat, dan tepat sasaran,” jelasnya.
Bantuan beras tersebut akan segera dibagikan ke komunitas yang paling membutuhkan sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan Muhammadiyah dalam pelayanan kemanusiaan, tambahnya.
Sebelumnya, pada hari Jumat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa 30 ton beras yang diterima pemerintah kota Medan bukanlah bantuan resmi dari pemerintah UAE.
Dia mengatakan bantuan itu disediakan oleh Palang Merah Uni Emirat Arab, sebuah organisasi kemanusiaan.
Karnavian menerangkan bahwa awalnya pejabat kota mengira donasi tersebut datang langsung dari pemerintah UAE, yang menyebabkan penundaan penyaluran karena kekhawatiran prosedural.
Pemerintah kota kemudian mengonfirmasi bahwa bantuan berasal dari organisasi non-pemerintah, sehingga memungkinkan untuk melanjutkan penyaluran melalui mitra kemanusiaan.
Berita terkait: Kementerian koordinasi bantuan Rp48 miliar dari daerah-darah untuk relif Sumatera
Berita terkait: Pemerintah Indonesia janjikan bantuan lanjutan di tengah protes bendera putih di Aceh
*Penerjemah: Mecca Yumna, Resinta Sulistiyandari
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025*