Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia mencatat sebanyak 14,7 juta usaha mikro informal masuk ke sektor formal pada tahun 2025. Hal ini didorong oleh kebijakan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan integrasi ke dalam ekonomi nasional.
Langkah ini mencerminkan kebijakan yang bertujuan memperkuat status hukum, pembiayaan, dan akses pasar bagi usaha mikro, menurut Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pernyataannya pada Rabu.
Kementerian mencatat 6,5 juta produk telah menerima sertifikasi halal, sementara lebih dari 1 juta usaha mikro memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini meningkatkan kepatuhan dan daya saing.
Pembiayaan mikro berbantuan negara melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp257,9 triliun per 11 Desember, yang dinikmati oleh 4,38 juta penerima pinjaman. Sebanyak 60,8 persen dialirkan ke sektor produktif.
Pencapaian pembiayaan ini melebihi target dan diperkirakan dapat membuka 7,7 juta hingga 11,6 juta lapangan kerja. Kementerian juga memperluas pembiayaan non-KUR dengan menggunakan sertifikat tanah, faktur, pesanan pembelian, dan kekayaan intelektual sebagai jaminan.
Akses pasar membaik melalui 2.804 usaha mikro yang bergabung dalam kemitraan bisnis senilai Rp29 miliar dalam nota kesepahaman. Sementara itu, 12.740 UMKM berpartisipasi dalam program Pemerintah berupa Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Ke depan pada tahun 2026, kementerian mengatakan akan mempercepat reformasi untuk membantu usaha mikro bertumbuh secara berkelanjutan. Caranya melalui status hukum yang lebih kuat, pembiyaan produktif yang lebih luas, pemasaran digital, dan integrasi yang lebih dalam ke rantai pasok nasional.
Berita terkait:
Pemerintah luncurkan skema pemulihan UMKM untuk provinsi Sumatera yang terdampak bencana
Penyaluran KUR capai 83 persen dari target tahunan: Menteri
Penerjemah: Shofi Ayudiana, Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025