Rabu, 10 Desember 2025 – 14:40 WIB
Jakarta, VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian minta jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk lebih agresif dalam mempercepat perekaman data penduduk. Saat ini, tingkat perekaman baru mencapai 97 persen dari total penduduk Indonesia, jadi masih perlu ditingkatkan.
Baca Juga:
Tegas, Mendagri Tito Sanksi Bupati Aceh Selatan Pemberhentian 3 Bulan
"Harapan kita yang bisa terdata, impiannya sih 100 persen warga negara Indonesia dan siapa pun yang tinggal di Indonesia terdata dalam server kita. Itu target kita," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pengguna 2025 di Pullman Jakarta Central Park, Selasa (9/12/2025).
Mendagri minta jajaran Dukcapil buat program yang bisa dorong percepatan pendataan lebih agresif. Dia tekankan agar semua Dinas Dukcapil kabupaten/kota pakai pendekatan jemput bola, terutama untuk kelompok masyarakat yang sulit dijangkau. "Saya ingin agar lebih agresif mengidentifikasi warga negara atau non-warga negara yang tinggal di Indonesia untuk daftar," katanya.
Baca Juga:
Mendagri Tito Usulkan Bantuan untuk Daerah Bencana Rp2 Miliar, Presiden Tingkatkan Jadi Rp4 Miliar
Menurutnya, kelompok masyarakat adat di pedalaman, masyarakat prasejahtera, sampai tunawisma yang tidak punya domisili harus jadi prioritas. Dia ingatkan bahwa undang-undang jamin perlindungan untuk semua masyarakat, termasuk mereka yang prasejahtera.
Baca Juga:
Mendagri Tito Kukuhkan Pengurus ADPSI dan ASDEPSI Periode 2025–2030
Mendagri juga soroti masalah Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang susah perpanjang dokumen kependudukan karena harus pulang ke Indonesia. Dia apresiasi kerja sama Dukcapil dengan perwakilan RI di berbagai negara untuk mempermudah layanan buat diaspora.
“Sedih kadang-kadang, misalnya mereka untuk perpanjang KTP-nya harus pulang ke Indonesia. Berapa biayanya?” kata Mendagri.
Selain itu, Mendagri tekankan pentingnya penguatan infrastruktur teknologi informasi Dukcapil, termasuk server, penyimpanan data, bandwidth, sampai keamanan siber. “Tolong perkuat betul, selain tata kelola, adalah infrastruktur IT-nya,” tegas dia.
Ia ingatkan bahwa data kependudukan adalah aset strategis negara yang perlu dilindungi. Data itu sudah dipakai banyak pihak, baik pemerintah maupun swasta, dan jadi dasar penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) supaya penyaluran bansos bisa lebih tepat sasaran.
Halaman Selanjutnya
Di sisi lain, Mendagri juga perintahkan jajaran Dukcapil untuk gerak cepat berikan layanan administrasi kependudukan (adminduk) buat korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dia pastikan masyarakat terdampak sangat butuh layanan itu. Mendagri juga sudah instruksikan Ditjen Dukcapil untuk segera turunkan tim ke daerah bencana guna berikan pelayanan langsung.