loading…
Tiga perusahaan dihentikan operasionalnya setelah banjir besar dan longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Foto/Dok
JAKARTA – Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup, mengambil langkah tegas setelah bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli Selatan, Sumut.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa tiga perusahaan harus menghentikan operasinya. Perusahaan itu adalah PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) selaku pengembang PLTA Batang Toru.
“Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) Batang Toru wajib berhenti beroperasi dan menjalani audit lingkungan,” kata Menteri Hanif dalam pernyataan resminya, Sabtu (6/12/2025).
Baca Juga: Hashim Sebut Bencana Sumatera Kombinasi Perubahan Iklim dan Ulah Manusia
“Kami sudah panggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta. DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang sangat penting,” lanjutnya.
Menteri Hanif menjelaskan bahwa sebelumnya sudah dilakukan inspeksi udara dan darat di hulu DAS Batang Toru dan Garoga. Tujuanya untuk memeriksa penyebab bencana dan menilai kontribusi aktivitas usaha terhadap meningkatnya risiko banjir serta longsor. Juga untuk memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan.
Berdasarkan temuan di lapangan, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan tersebut. Mereka juga diwajibkan melakukan audit lingkungan sebagai langkah mengendalikan tekanan ekologis di hulu DAS yang punya fungsi vital bagi masyarakat.
Menteri Hanif juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh untuk semua kegiatan usaha di kawasan itu. Terutama mengingat curah hujan ekstrem yang sekarang bisa mencapai lebih dari 300 mm per hari. Baca Juga: Kementerian LH Panggil Perusahaan yang Perparah Bencana Banjir Sumatera