Jumat, 5 Desember 2025 – 04:00 WIB
Jakarta, VIVA – Pakar hukum, Suparji Achmad, meminta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Kejaksaan Agung (Kejagung) supaya lebih agresif dan tidak takut dalam menindak kejahatan yang didalangi mafia pembalakan liar di hutan.
“Setiap individu atau korporasi di balik pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan harus diusut tuntas dan diproses hukum dengan tegas,” kata Suparji melalui keterangannya pada Kamis, 4 Desember 2025.
Suparji menyoroti maraknya dugaan aktivitas ilegal yang menyebabkan kerusakan hutan di Sumatera, yang diduga menjadi akar penyebab bencana banjir dan longsor.
Ia menilai kinerja Satgas PKH sudah terbukti konkret, seperti yang dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto mengenai penyitaan hampir 5,3 juta hektar kawasan hutan bermasalah.
“Dengan kondisi bencana sekarang, banjir mengungkap fakta dugaan maraknya pembalakan liar dan kejahatan korporasi di Sumatera, maka Satgas PKH harus lebih progresif dalam menindak para pelaku utamanya atau mafia,” tegasnya.
Untuk itu, ia meminta Kejaksaan Agung meningkatkan intensitas penelusuran terhadap penggunaan hutan yang melanggar hukum, khususnya pembalakan liar terorganisir.
“Apakah izinnya sudah habis tapi tetap beroperasi, ada praktik pembalakan liar yang merusak, atau kawasan yang sama sekali tidak boleh dikelola. Ini harus terus ditertibkan,” ujarnya.
Suparji menegaskan, jika ada perusahaan yang melanggar dan sudah diberi sanksi administratif tapi tetap mengabaikan, maka Kejaksaan harus meningkatkan penanganannya ke tingkat pidana.
Dia mengatakan, Presiden Prabowo sudah menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas. Karena itu, jika kasus banjir Sumatera terbukti melibatkan kejahatan pembalakan liar, maka siapapun, termasuk pemodal besar, harus ditindak tegas.
Menurut dia, proses ini harus dilakukan secara terintegrasi tidak hanya untuk mengurangi kerusakan hutan, tetapi juga meminimalisir kerugian negara dari dampak lingkungan dan kerugian sosial akibat korban jiwa.
“Dengan kasus sekarang yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material besar, maka harus segera dilakukan penyelidikan mendalam ada tidaknya pelanggaran hukum dan penentapan tersangka,” pungkasnya.