Presiden Donald Trump menyatakan bahwa ia telah menyetujui untuk berkunjung ke Beijing pada bulan April dan mengundang Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk kunjungan kenegaraan pada tahun depan, menyusul percakapan telepon antara kedua pemimpin tersebut.
Trump dan Xi—yang bertemu hampir sebulan lalu di Korea Selatan—membahas berbagai isu termasuk perdagangan, invasi Rusia ke Ukraina, fentanil, dan Taiwan, menurut pernyataan presiden dan kementerian luar negeri Tiongkok.
“Hubungan kami dengan Tiongkok sangatlah kuat!” tulis Trump dalam sebuah unggahan Truth Social.
Lembaga berita negara Tiongkok merilis pernyataan yang menyebutkan bahwa kedua negara seharusnya “mempertahankan momentum, terus bergerak maju ke arah yang benar berdasarkan kesetaraan, penghormatan, dan saling menguntungkan.”
Para pemimpin tersebut bertemu di Busan, Korea Selatan pada bulan Oktober, di mana mereka kemudian sepakat untuk melakukan gencatan senjata terkait tarif. AS memutuskan untuk memotong tarif 20% menjadi separuhnya dengan tujuan mengurangi aliran fentanil.
Tarif untuk barang-barang Tiongkok tetap berlaku dan rata-ratanya berkisar di bawah 50%.
“Sejak saat itu, hubungan Tiongkok-AS secara umum telah mempertahankan trajectori yang stabil dan positif, dan hal ini disambut baik oleh kedua negara serta komunitas internasional yang lebih luas,” demikian pernyataan Tiongkok.
AS kemudian menarik kembali ancaman tarif tambahan 100% atas barang-barang Tiongkok, sementara Tiongkok menunda rencananya untuk memberlakukan putaran terbaru kontrol ekspor logam tanah jarang.
Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan bahwa panggilan pada hari Senin dengan Xi—yang berlangsung sekitar satu jam—difokuskan pada perdagangan.
“Kami merasa puas dengan apa yang telah kami lihat dari pihak Tiongkok, dan mereka juga merasakan hal yang sama,” ujarnya.
Selain membahas perdagangan, Xi dan Trump juga menyentuh topik invasi Rusia ke Ukraina dan Taiwan.
Xi menyampaikan kepada Trump bahwa “kembalinya Taiwan” ke Tiongkok adalah hal yang esensial bagi visi Tiongkok untuk “tatanan internasional pascaperang.”
Tiongkok telah terlibat dalam pertarungan diplomatik dengan Jepang, sekutu AS, mengenai “ambiguitas strategis” yang telah berlangsung lama terkait kedaulatan Taiwan yang memerintah sendiri.
Awal bulan ini, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa serangan Tiongkok mana pun terhadap Taiwan dapat memicu respons militer dari Jepang.
Namun, Trump tidak menyebutkan Taiwan dalam unggahan Truth Social-nya mengenai panggilan tersebut.
Duta Besar AS untuk Jepang, George Glass, sebelumnya menyatakan bahwa AS mendukung Tokyo sebagai bentuk respons terhadap “paksaan” dari Tiongkok.