Bulan Maret lalu, sebuah makalah kerja dari peneliti di NYU dan universitas lain mengindikasikan bahwa undang-undang verifikasi usia terbukti tidak efektif. Kini, sebuah analisis baru tak hanya mendukung temuan yang sama, tetapi juga mengungkapkan bahwa peraturan ini berpotensi membebani hak amendemen pertama orang dewasa.
Studi terbaru yang dilakukan oleh lembaga nirlaba kebijakan publik Phoenix Center menemukan bahwa peraturan ini seharusnya gagal dalam uji konstitusional cost-benefit. Artinya, jika undang-undangnya tidak efektif, maka biaya yang harus ditanggung hak konstitusional orang dewasa untuk mengakses konten legal kemungkinan melebihi manfaatnya dalam mencegah anak di bawah umur mengaksesnya.
Undang-undang verifikasi usia di Amerika Serikat dan negara lain umumnya mewajibkan situs web dengan konten eksplisit signifikan untuk memverifikasi usia pengunjung lebih dari sekadar kotak centang “ya atau tidak”—misalnya dengan KTP atau pemindaian wajah. Namun, terutama dengan pemberlakuan undang-undang verifikasi usia di Inggris musim panas ini, beberapa platform non-eksplisit seperti YouTube juga mulai menerapkan pemeriksaan usia.
Aplikasi kencan untuk semua
AdultFriendFinder — pilihan utama pembaca untuk koneksi kasual
Tinder — pilihan teratas untuk mencari hubungan informal
Hinge — pilihan populer untuk pertemuan rutin
Produk tersedia untuk dibeli melalui tautan afiliasi. Jika Anda membeli sesuatu melalui tautan di situs kami, Mashable dapat memperoleh komisi afiliasi.
LIHAT JUGA:
Cara membuka blokir Pornhub secara gratis
Para ahli sejak lama telah menyampaikan kepada Mashable bahwa undang-undang ini tidak akan berfungsi untuk tujuan utamanya melindungi anak di bawah umur dari situs porno. Perangkat lunak seperti VPN dapat mengakalinya, dan pengguna bisa mengunjungi situs web yang tidak mematuhi peraturan. Terdapat pula kekhawatiran privasi dan keamanan terkait undang-undang ini, seperti ketidakmampuan menjelajahi konten legal secara anonim serta memasukkan data pribadi ke sistem pihak ketiga yang rentan peretasan.
Meski demikian, pembuat undang-undang telah memperkenalkan dan mengesahkan aturan verifikasi usia di banyak negara bagian dan negara. Dan sejak rilis awal makalah kerja pada Maret tahun ini, Mahkamah Agung menyatakan undang-undang verifikasi usia konstitusional, terlepas dari kekhawatiran bahwa aturan ini membatasi kebebasan berbicara dan karenanya melanggar Amendemen Pertama.
Biaya dan manfaat verifikasi usia
Analisis cost-benefit Phoenix Center menjadi penting seiring putusan SCOTUS baru-baru ini. Pada Juni, mayoritas hakim memutuskan bahwa undang-undang verifikasi usia Texas tunduk pada standar “intermediate scrutiny”. Seperti diuraikan dalam studi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa “undang-undang verifikasi usia Texas melayani kepentingan pemerintah yang penting dan verifikasi usia secara substansial terkait dengan pencapaian tujuan tersebut.”
Mashable Trend Report
Kepala ekonom Phoenix Center, Dr. George S. Ford, yang melakukan studi ini, berargumen bahwa undang-undang verifikasi usia seharusnya lebih banyak menghalangi anak di bawah umur dibandingkan orang dewasa agar standar ini dapat dipertahankan.
Dia menggunakan data Google Trends sebelum dan sesudah negara bagian menerapkan undang-undang mereka dan/atau Pornhub memblokir dirinya sendiri di negara-negara bagian tersebut. Dia menemukan lonjakan pencarian untuk “VPN” (kenaikan 47 persen pada minggu Pornhub menarik diri, bertahan sekitar 20 minggu) dan “free porn” (kenaikan 30 persen tanpa penurunan signifikan).
Meski Google tidak memecah data berdasarkan usia, penelitian lain menemukan bahwa remaja berusia 13-18 tahun kemungkinan tahu cara menggunakan VPN atau dapat dengan mudah mengadopsinya. Hal ini mengindikasikan bahwa pengguna, termasuk anak di bawah umur, dengan mudah menghindari undang-undang tersebut.
“Bukti-bukti menunjukkan rezim regulasi di mana target yang dituju—anak di bawah umur yang melek teknologi—dapat dengan mudah melewati pembatasan, sementara orang dewasa yang menggunakan hak konstitusionalnya menanggung biaya utamanya,” ungkap Ford dalam siaran pers.
Dalam studi tersebut, Ford juga menguraikan risiko keamanan siber dari penggunaan VPN gratis, seperti meningkatnya kerentanan terhadap insiden ransomware, kebocoran IP, dan pelacakan oleh pihak ketiga.
Meski penelitian lebih lanjut perlu dilakukan, Ford menulis dalam studinya bahwa efektivitas undang-undang verifikasi usia dalam melindungi anak di bawah umur “dipertanyakan”, baik karena remaja yang berpengetahuan dapat menemukan cara untuk menghindarinya maupun karena biaya yang menghambat hak Amendemen Pertama orang dewasa.
“Ketika beban suatu kebijakan pada kebebasan berekspresi yang dilindungi secara substansial melebihi efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang dinyatakan, kebijakan itu gagal memenuhi persyaratan konstitusional untuk ‘secara substansial terkait’ dengan tujuan tersebut, terlepas dari seberapa penting tujuannya,” lanjutnya dalam siaran pers. “Ditambah dengan risiko keamanan siber dan degradasi infrastruktur internet, kita memiliki kasus jelas di mana biaya melebihi manfaat.”