Dewan Keamanan PBB diperkirakan akan mengadakan pemungutan suara terhadap draf resolusi yang mendukung rencana perdamaian Donald Trump untuk Gaza.
Teks yang diajukan oleh AS tersebut akan memberikan mandat untuk penempatan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) serta pembentukan pemerintahan transisi di sana. AS menyatakan bahwa sejumlah negara yang tidak disebutkan namanya telah menawarkan kontribusi bagi ISF, meski belum jelas apakah pasukan itu akan diwajibkan untuk memastikan pelucutan senjata Hamas atau berfungsi sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian.
Pembentukan ISF merupakan pilar utama dari rencana 20 poin Trump yang bulan lalu menghasilkan gencatan senjata antara Israel dan Hamas dalam perang dua tahun mereka. Draf tersebut juga mengangkat kemungkinan berdirinya negara Palestina—hal yang sangat ditentang oleh Israel.
Telah terjadi negosiasi intensif mengenai teks draf resolusi itu, dengan Washington memperingatkan bahwa setiap suara yang menentangnya dapat berujung pada kembalinya pertikaian dengan Israel. Selain mengesahkan ISF, yang dikatakan akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir—tetangga selatan Gaza—draf tersebut juga menyerukan pembentukan kepolisian Palestina yang dilatih ulang di Gaza. Sejauh ini, kepolisian di sana telah beroperasi di bawah otoritas Hamas.
Berdasarkan laporan mengenai draf terbaru, bagian dari peran ISF adalah mengupayakan “dekomisioning permanen senjata dari kelompok bersenjata non-negara”—termasuk Hamas—serta melindungi warga sipil dan rute bantuan kemanusiaan. Hal ini akan mengharuskan Hamas untuk menyerahkan senjatanya—sesuatu yang seharusnya dilakukan di bawah rencana perdamaian Trump.
Namun dalam pernyataan yang diterbitkan semalam, Hamas menyebut draf resolusi tersebut “berbahaya” dan sebagai “upaya untuk menempatkan Jalur Gaza di bawah otoritas internasional.” Mereka menyatakan bahwa faksi-faksi Palestina menolak klausul apa pun yang terkait dengan pelucutan senjata di Gaza atau yang merugikan “hak rakyat Palestina untuk melakukan perlawanan.” Pernyataan itu juga menolak kehadiran militer asing apa pun di dalam Jalur Gaza, dengan menyatakan bahwa hal itu akan menjadi pelanggaran terhadap kedaulatan Palestina.
Draf tersebut selanjutnya mendukung pembentukan Dewan Perdamaian, yang diperkirakan akan diketuai oleh Presiden Trump, untuk mengawasi sebuah badan teknokrat Palestina yang akan mengelola Gaza secara sementara dan mengambil alih tanggung jawab atas pembangunan kembali kawasan itu. Menyusul tekanan dari negara-negara Arab kunci, teks terbaru menyebutkan kemungkinan berdirinya negara Palestina di masa depan, meski tanpa menyerukannya sebagai tujuan.
Meski begitu, penyertaan referensi semacam itu memicu reaksi keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah sekutu-sekutu di koalis pemerintahannya mengkritik draf tersebut, termasuk mengancam akan meninggalkan pemerintahannya jika Netanyahu tidak melakukan penolakan. “Mengenai negara Palestina,” ujarnya pada hari Minggu, “penentangan kami terhadap berdirinya negara Palestina di wilayah mana pun di sebelah barat Sungai Yordan, penentangan ini ada, sah, dan tidak berubah sedikit pun.”
Rencana perdamaian Trump pada dasarnya telah menunda pertikaian antara Israel dan Hamas yang telah berkecamuk sejak para penembak yang dipimpin Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Sekitar 1.200 orang tewas dan 251 disandera dalam serangan itu. Lebih dari 69.483 warga Palestina telah tewas akibat aksi militer Israel di Gaza sejak saat itu, menurut kementerian kesehatan yang dijalankan Hamas.